Pemilihan Presiden Kembali ke MPR, Demokrat: Langkah Mundur Demokrasi

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrat dengan tegas menolak usulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR. Sebab, hal itu sama saja telah merenggut hak rakyat yang semestinya memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpinnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, Kamis, (28/11).

Menurut Jansen, ini sama saja sebagai langkah mundur dalam proses demokrasi di Indonesia. “Sikap Demokrat dengan tegas menolak Presiden kembali dipilih oleh MPR ya. Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya ini tidak boleh dicabut dan dibatalkan,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Sederhananya dalam tataran praktik, kalau Presiden kembali dipilih MPR, yang menentukan itu ya hanya 9 orang ketua umum partai di parlemen saja. Masak negeri berpenduduk 260 juta ini yang menentukan Presidennya hanya 9 orang saja.”

Menurut Jansen, pemilihan umum langsung ini adalah hak politik rakyat yang sempat hilang pada era orde baru, jadi tidak boleh dicabut begitu saja. Jika memang dinilai ada yang kurang baik dalam sistem pemilihan langsung ini, sebaiknya diperbaiki dan tidak perlu diubah sistemnya.

“Kalau pemilihan langsung ini ada kekurangannya ya kita perbaiki. Bukan gebyah uyah dikembalikan ke MPR. Misalnya soal money politics atau politik berbiaya tinggi. Yang kita perkuat ya lembaga pengawasannya. Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politics?” kata Jansen.

Begitu juga soal kemungkinan adanya polarisasi atau terpecahnya bangsa diakibatkan hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden, seperti yang terjadi pada 2014-2019 dan 2019-2024, mestinya persyaratannya yang diubah. Jika khawatir begitu, Jansen menilai, syarat ambang batas pencalonan Presiden harus diturunkan agar semakin banyak yang dapat maju.

“Kalau pemilu langsung dianggap membuat keadaan jadi panas seperti Pilpres kemarin misalnya, President Threshold-nya yang dikurangi sehingga bisa banyak muncul calon. Selain masyarakat jadi punya banyak alternatif pilihan, juga tidak akan terbagi kedua kelompok saja seperti kemarin,” ujar Jansen.

Selain itu, dia menyarankan, agar pemilu legislatif dan eksekutif dipisah. Sebab jika digabung, justru akan membuat kondisi semakin sulit dikontrol dan semakin panas. “Jadi kami Demokrat menolak, mengembalikan kedaulatan rakyat memilih Presiden ini ke tangan MPR. Kalau ada kekurangan mari kita perbaiki,” ujarnya.