Berita
Hadapi Corona, Jubir Presiden: Darurat Sipil Langkah Terakhir
AKTUALITAS.ID – Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman menegaskan bahwa pemberlakuan darurat sipil dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama wabah virus corona adalah langkah terakhir yang dilakukan pemerintah. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta penerapan PSBB dan darurat sipil untuk menghadapi wabah covid-19 yang semakin meluas. “Pemerintah mempertimbangkan usulan darurat sipil supaya penerapan PSBB […]
AKTUALITAS.ID – Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman menegaskan bahwa pemberlakuan darurat sipil dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama wabah virus corona adalah langkah terakhir yang dilakukan pemerintah.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta penerapan PSBB dan darurat sipil untuk menghadapi wabah covid-19 yang semakin meluas.
“Pemerintah mempertimbangkan usulan darurat sipil supaya penerapan PSBB berjalan efektif. Namun penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak digunakan dalam kasus covid-19,” ujar Fadjroel melalui keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).
Jika mengacu pada Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya menjelaskan bahwa keadaan darurat sipil adalah keadaan bahaya yang ditetapkan presiden/panglima tertinggi angkatan perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.
Sementara dalam menjalankan PSBB, kata Fadjroel, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui sejumlah kementerian/lembaga.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan PSBB dan physical distancing atau jaga jarak dapat dilakukan dengan lebih tegas dan disiplin.
“Kebijakan PSBB dan physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran covid-19,” katanya.
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan saat ini pemerintah memilih untuk menerapkan PSBB dengan mengacu sejumlah ketentuan dalam UU yakni UU tentang Penanggulangan Bencana, Kekarantinaan Kesehatan, dan Darurat Sipil.
“Dalam konsep penanganan bencana, maka penyelesaian bencana jangan sampai menimbulkan masalah baru. Maka ini senantiasa diperhitungkan dengan melibatkan pakar hukum dan akan diterbitkan Perppu dalam waktu dekat,” ucap Doni.
-
RIAU12/11/2026 17:30 WIBPolres Bengkalis Musnahkan 10,8 Kg Sabu dan 19 Etomidate
-
POLITIK12/11/2026 06:45 WIBProDem Tegaskan Dasco Figur Paling Tepat Dampingi Prabowo
-
EKBIS12/11/2026 07:00 WIBICW Endus Proyek Influencer Rp14,7 Miliar, RANS Klaim Deal Sebelum Raffi Masuk Istana
-
POLITIK12/11/2026 07:45 WIBSDI: Pengunduran Diri Gibran Tak Goyang Pemerintahan
-
JABODETABEK12/11/2026 05:30 WIBBMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan
-
POLITIK12/11/2026 18:30 WIBOperasi Sepekan, Polres Kampar Gulung 15 Tersangka Narkoba
-
OASE12/11/2026 05:00 WIBTulang Sulbi dan Rahasia Penciptaan Manusia
-
DUNIA12/11/2026 18:00 WIBIran Bantah Tuduhan Serangan Siber terhadap Kulkas Supermarket di Eropa

















