Mufida : Sosialisasi dan Edukasi Dulu, Baru Relaksasi PSBB

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara massif kepada masyarakat, sebelum merealisasikan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibeberapa wilayah.

Sebelumnya, Pemerintah berencana melakukan relaksasi PSBBdengan mengijinkan orang dengan usia 45 tahun kebawa untuk beraktivitas di luar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

“Sosialisasi dan edukasi ini sangat penting agar pelonggaran ini tidak disalah artikan oleh masyarakat dengan euforia kebebasan dan secara bebas keluar atau menjalani kehidupan seperti sebelum pandemi tanpa menghiraukan potensi penyebaran yang masih sangat mungkin terjadi,” ungkap Mufida dalam siaran pers yang diterima Aktualitas.id, Senin (18/52020).

Menurutnya, edukasi juga harus menjelaskan protokol kesehatan yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Hal ini lanjut Mufida, sangat penting mengingat tingkat pertambahan kasus baru positif covid-19 masih fluktuatif dan berada di level yang tinggi.
Korban meninggal dunia juga masih cukup tinggi.

“Sosialisasi dan edukasi untuk menjelaskan protokol kesehatan seperti apa dan pelonggaran seperti apa yang dilakukan, siapa yang dibolehkan beraktivitas dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan kepada kelompok usia yang diberikan pelonggaran. Sosialisasi dan Edukasi pun perlu dilakukan dengan cara dan media yang tepat seperti penggunaan media sosial maupun media elektronik dengan penjelasan yang menarik,” jelasnya.

Selain itu, mantan anggota DPRD ini juga meminta agar pelonggaran dilakuan secara bertahap dan diikuti evaluasi. Pada tahap pertama misalnya pelonggaran bisa dilakukan pada kelompok usia produktif 17-44 tahun dengan kondisi fisik yang sehat agar bisa beraktivitas ekonomi.

Sehingga, lanjut Mufida, anak-anak maupun usia sekolah tidak bebas berada diluar. Pelonggaran betul-betul ditujukan untuk menggerakan ekonomi secara bertahap dan membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dirinya menambahkan, setelah pelonggaran dilakukan, pemerintah segera melakukan evaluasi cepat usai pelongaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pelonggaran dalam menggerakan perekonomian dan tetap terkendalinya penyebaran virus c-19.

“Jika ternyata pelonggaran ini justru memberi dampak negatif, maka pemerintah harus berani menarik kembali kebijakan pelonggaran ini. Agar tidak menimbulkan gelombang penularan covid-19 yang semakin besar. Dan jangan sampai para dokter dan tenaga kesehatan lain yang sudah banyak berkorban dan bekerja tak kenal lelah, harus kembali menjadi korban kebijakan yang tidak tepat,” pungkasnya.