AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tak salah mengeluarkan kebijakan menyikapi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Termasuk kebijakan yang keluar dari para menteri.
“Di tengah-tengah pandemi virus corona ini agaknya Presiden perlu meningkatkan kewaspadaan pada perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dekatnya dan para pembantunya,” kata Desmond dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu (23/5).
Dia juga mengingatkan Presiden mengawasi para menteri agar tak menganulir kebijakan yang sudah dibuat. Menurutnya, perlu diwaspadai karena seringkali pemimpin jatuh lantaran ulah orang-orang dekatnya.
“Jangan-jangan mereka itu sengaja melakukan upaya dari dalam yang berujung pada jatuhnya nama Presiden di mata rakyat,” kata Desmond saat menyampaikan refleksi 22 tahun reformasi.
Desmond mengungkit momentum reformasi 22 tahun lalu. Di mana seorang presiden jatuh karena kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.
“Momentum 22 tahun reformasi dan tumbangnya Orba, mestinya bisa menjadi bahan introspeksi bagi penguasa memperbaiki kinerjanya. Apalagi di tengah badai corona, banyak kritik bisa diledakkan untuk menggerogoti kewibawaan pemerintah,” papar Politisi Partai Gerindra ini.
Dia mencontohkan keputusan menaikkan iuran BPJS yang dinilai melanggar hukum karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Demikian juga munculnya polemik kartu pra kerja yang dikaitkan dengan staf khusus presiden.
Kebijakan-kebijakan yang tidak populer di mata rakyat ini, kata dia, tentu sangat berpengaruh pada kewibawaan pemerintah. Oleh karena itu sebagai pemimpin tertinggi di republik Indonesia, Presiden Jokowi perlu mewaspadainya.
“Jadikan kompas kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam bekerja,” kata Desmond.
Sebagai Presiden hasil reformasi, tentu rakyat berharap Jokowi istiqomah menjalankan amanat reformasi.
“Sebab kalau masih terus terlena dengan kondisi bangsa maka menjadi sia-sialah upaya perjuangan melengserkan Orba. Sehingga menjadi tidak ada bedanya antara pemerintahan Orba yang direformasi dengan pemerintah penggantinya,” ucap aktivis 98 ini.
