Berita
Di Tengah Pandemi Covid-19, Bawaslu Cium Potensi Kecurangan Pilkada
AKTUALITAS.ID – Pemerintah telah memutuskan untuk pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak di 270 daerah tahun 2020, diundur hingga Desember 2020, sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, dinilai cukup rawan terjadi kecurangan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencium potensi kecurangan yang terjadi dilakukan oleh calon patahana. Yakni dengan memanfaatkan […]

AKTUALITAS.ID – Pemerintah telah memutuskan untuk pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak di 270 daerah tahun 2020, diundur hingga Desember 2020, sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, dinilai cukup rawan terjadi kecurangan.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencium potensi kecurangan yang terjadi dilakukan oleh calon patahana. Yakni dengan memanfaatkan program bantuan sosial atau bansos, kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
“Potensi pelanggaran yang akan terjadi adalah abuse of power oleh petahana, karena sulit bedakan antara bansos terkait Covid-19 dengan pelanggaran untuk pemilihan,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, saat diskusi virtual Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Selasa (9/6/2020).
Selain pemanfaatan bansos Covid-19 untuk mendulang suara, Abhan juga mengatakan potensi lain yang rawan terjadi adalah politik uang. Persoalan ini hampir selalu menjadi persoalan saat pemilu digelar. Namun, ia berjanji, Bawaslu akan berusaha mengawasi praktik-praktik politik uang seperti ini.
Yang perlu diantisipasi lagi adalah menyangkut daftar pemilih yang tidak akurat. Untuk itu, Bawaslu akan melakukan pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.
“Mencegah potensi electorat malpractice, intervensi APBN dalam penyelenggaraan pemilihan pasca penundaan, koordinasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pemilihan. Koordinasi intensif dengan pemerintah terkait,” paparnya.
Selain itu Bawaslu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di tiap daerah, untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan selama tahapan hingga pencoblosan pilkada serentak nanti. Kesehatan masyarakat, tegas dia, menjadi prioritas utama saat ini.
Ia mengakui untuk masalah ini Bawaslu mempunyai sedikit ganjalan. Terutama, usai Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dinyatakan positif virus Covid-19.
“Bagaimana kami meyakinkan publik bahwa saat ini aman pelaksanaan tahapan, tapi di sisi lain jajaran kami ada yang terpapar Covid-19,” katanya.
Ia berharap komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, yang saat ini dalam proses karantina mandiri, bisa segera pulih dan beraktivitas kembali. Serta menjalankan semua tugas pokoknya di Bawaslu.
“Mudah-mudahan Bu Dewi segera selesai masa karantinanya. Sehat kembali, untuk bisa meyakinkan masyarakat di saat pandemi tahapan harus berjalan tetap sesuai protokol kesehatan,” ujar dia.
-
NUSANTARA19/04/2025 08:30 WIB
Tak Tahu Apa-Apa, Pemuda Ini Jadi Korban Salah Sasaran dan Tewas Usai Dikeroyok
-
POLITIK19/04/2025 08:00 WIB
Menteri Bertemu Jokowi Saat Lebaran, Golkar: Itu Bukan Manuver Politik
-
NUSANTARA19/04/2025 10:30 WIB
Emosi Usai Minum Tuak, Pria Labusel Kalap Bacok Rekan Kerja Hingga Bersimbah Darah
-
NASIONAL19/04/2025 07:00 WIB
Kunjungan ke Markas Huawei, Waka MPR Titip Harapan Besar untuk Kemajuan Teknologi Indonesia
-
JABODETABEK19/04/2025 06:30 WIB
Mencekam di Cimanggis: OTK Bakar 3 Mobil Polisi Saat Penangkapan Pentolan Ormas
-
NUSANTARA19/04/2025 12:30 WIB
Warga Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Rembang Akibat Hujan Deras dan Angin Kencang
-
POLITIK19/04/2025 17:00 WIB
Rocky Gerung: Pengaruh Jokowi Bikin Prabowo Sulit Reshuffle Kabinet
-
NASIONAL19/04/2025 12:00 WIB
Tingkatkan Keterlibatan Publik, PCO Luncurkan Program Swasembada Pangan di Bengkulu