Anggaran Pilkada Membengkak, Pemkot Solo Minta KPU Lebih Irit

AKTUALITAS.ID – Anggaran penyelenggaraan Pilkada Solo 9 Desember 2020 membengkak hingga Rp10,1 miliar. Sehingga total anggaran keseluruhan menjadi Rp25,1 miliar. Anggaran tersebut diperkirakan masih bisa bertambah seiring kebutuhan pembelian alat pelindung diri (APD).

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, mengaku tak punya anggaran tambahan sebesar Rp10,1 miliar. Pemkot meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih irit dan melakukan efisiensi.

“Pemkot tidak memiliki kemampuan untuk penambahan anggaran KPU untuk Pilkada 2020. Kemarin sudah kita bahas pada tim anggaran pendapatan daerah (TAPD),” ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Kamis (11/6/2020).

Selain meminta KPU melakukan efisiensi, pria yang akrab disapa Rudy itu juga berharap pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran melalui APBN.

“Anggaran kita sudah masuk dalam skema pengalihan untuk penanganan pandemi wabah virus corona,” katanya.

Rudy juga mengeluhkan, hingga akhir tahun nanti belum mempunyai uang untuk pembayaran pajak listrik. Apalagi untuk Pilkada Serentak 2020.

Pihaknya juga sedang mencari anggaran untuk pembayaran listrik, BPJS, dan TKPK. Rudy yakin jika ada efisiensi, anggaran Rp15 miliar APBD cukup.

“Kalau KPU bisa melakukan efisiensi, anggaran yang kita berikan kemarin itu mungkin sudah cukup,” tandasnya.

Terpisah, Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, menyampaikan pembengkakan anggaran salah satunya akibat adanya penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 784 yang tersebar di 54 kelurahan.

“Sebelum ada Covid-19, rencana ada 1.016 TPS. Tapi sekarang kondisinya beda, harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, sehingga total menjadi 1.800 TPS,” katanya, Sabtu (30/5).

Dengan 1.800 TPS tersebut diharapkan pemilih lebih leluasa menerapkan standar protokol Covid-19. Tidak terjadi kerumunan, bisa jaga jarak dan lainnya. Nantinya juga akan disediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker.

Dengan penambahan jumlah TPS tersebut, dikatakan Nurul, otomatis pihaknya juga akan menambah jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan petugas keamanan TPS.

“Dari sisi anggaran penyelenggaraan juga bertambah. Kalau sebelumnya, anggaran kita Rp15 miliar, sekarang perlu tambahan dana sekitar Rp10,1 miliar,” terangnya.