Berita
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah ‘New Normal’ Dinilai Tidak Tepat
AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai penggunaan istilah new normal yang digunakan oleh Pemerintah selama pandemi virus Corona (Covid-19) tidak tepat. Menurutnya, istilah ini sulit dipahami oleh masyarakat, yang mengakibatkan meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia. “Istilah new normal kurang tepat, karena masih banyak masyarakat tidak mengerti (istilah ini). […]
AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai penggunaan istilah new normal yang digunakan oleh Pemerintah selama pandemi virus Corona (Covid-19) tidak tepat. Menurutnya, istilah ini sulit dipahami oleh masyarakat, yang mengakibatkan meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia.
“Istilah new normal kurang tepat, karena masih banyak masyarakat tidak mengerti (istilah ini). Seharusnya Pemerintah bisa menggunakan kata-kata yang lebih mudah dipahami,” saran Yandri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Yandri mengatakan, banyak masyarakat yang menganggap istilah new normal sebagai normal seperti biasa, tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan Pemerintah. “Masyarakat itu anggap new normal sebagai normal seperti biasa. Mereka pergi belanja seperti ke pasar dan lainnya tanpa protokol yang sudah ditetapkan. Makanya semakin banyak yang tertular dalam situasi seperti ini,” kritik politisi F-PAN tersebut.
Yandri menyampaikan keadaan normal baru di tengah pandemi memang diperlukan agar perekonomian tetap terjaga, namun Pemerintah juga harus mencari cara agar kasus penularan tidak semakin meningkat. “Di satu sisi kita ingin perekonomian tidak hancur, tidak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan lainnya, namun kita juga mau kasus penularannya itu turun, tidak meningkat. Pemerintah harus mencari cara agar hal ini dapat segera diselesaikan,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III itu, (sumber: dpr.go.id).
-
NASIONAL28/10/2025 15:00 WIB
Kemenhan: TNI Siapkan Langkah Awal Pengiriman Pasukan Pedamaian ke Gaza
-
POLITIK28/10/2025 19:00 WIBKPP-DEM Gelar Diskusi Media Bahas Digitalisasi Pemilu Bareng KPU, Bawaslu dan Kemkomdigi
-
JABODETABEK28/10/2025 13:00 WIBCiliwung Meluap, Rendam 20 RT di Jakarta
-
FOTO29/10/2025 05:13 WIBFOTO: Aksi Peduli Biruni Foundation di Hari Sumpah Pemuda
-
NASIONAL28/10/2025 18:00 WIBLBP, Berpeluang Dipanggil KPK dalam Kasus Whoosh
-
OTOTEK28/10/2025 14:30 WIBBahas Keinginan Bunuh Diri Pengguna ChatGPT Terus Meningkat
-
NUSANTARA28/10/2025 16:00 WIBIntesitas Hujan Masih Tinggi, Banjir Kembali Genangi Kota Semarang
-
OLAHRAGA28/10/2025 13:30 WIBHylo Open 2025, Tiga Wakil Indonesia Melaju ke Babak Berikutnya

















