AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengeluhkan kerja lelet birokrasi menjadi hambatan dalam proses pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Padahal, kata Ma’ruf, pemerintah telah menganggarkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang sangat besar di sektor kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar, sekitar Rp695 triliun, untuk memulihkan kedua sektor tersebut. Salah satu sumbatannya adalah birokrasi yang lambat merespons keadaan dan menyikapi urgency yang terjadi,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi secara virtual, Selasa (11/8).
Ma’ruf mengungkapkan berbagai persoalan birokrasi dalam penanganan Covid-19 selama ini. Di antaranya proses perencanaan dan penganggaran yang lambat, data yang tidak akurat, hingga keterlambatan pengadaan barang dan jasa.
“Jam kerja (WFH-WFO) yang tidak selaras antara kementerian/lembaga atau pemda yang berkaitan, kelambatan pengadaan barang dan jasa serta overlapping program kegiatan antarkementerian/lembaga dan pemda,” kata dia.
Ma’ruf menegaskan pandemi saat ini harusnya menjadi momentum untuk memaksa birokrasi di Indonesia melakukan akselerasi. Misalnya mengubah cara kerja dan melakukan penyesuaian dengan keterbatasan saat ini.
“Tingkatkan kualitas SDM aparatur. Lakukan kolaborasi kerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pengawasan dan pengendalian program atau kegiatan,” kata dia.
Ma’ruf menilai birokrasi wajib melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Baik secara cepat, mudah, murah dan menjamin akuntabilitas.
Meski masih pandemi Covid-19, Ma’ruf meminta pelayanan tersebut harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Ia meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tetap meningkatkan kinerja di tengah pandemi Covid-19.
“Transformasi governance publik harus dilakukan secara sistematis dan terukur, yang meliputi transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi,” kata Ma’ruf.
