AKTUALITAS.ID – Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di gedung DPRD Sumatera Barat tetap berlangsung, walaupun diguyur hujan deras, Rabu (7/10) sore.
Para pengunjuk rasa meminta agar DPRD Sumbar meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat untuk segera membatalkan UU Cipta Kerja.
Saat menemui pengunjuk rasa, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menolak UU Cipta Kerja, karena itu merupakan ranah pemerintah pusat. Namun pihaknya akan menyampaikan hal tersebut.
“Itu adalah wewenang pemerintah pusat. Namun untuk tuntutan adik-adik hari ini, kami pastikan akan disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Supardi, Padang.
Pengunjuk rasa pun menanggapi, jika DPRD Sumbar bersama barisan rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Barat, seharusnya memperjuangkan rakyatnya.
“Saya berdiri sebagai ketua DPRD dan bukan sebagai partai. Saya maklumi secara pribadi, bahwa kita sama semua. Tapi kita tidak ada kewenangan menerima atau pun menolak,” kata Supardi menjawab orasi itu.
Mendengar pernyataan Ketua DPRD tersebut sempat menyulut emosi pengunjuk raza hingga terjadi aksi ricuh, sehingga petugas kepolisian dilempari dengan batu, botol air mineral,sepatu bahkan dengan pecahan kaca.
Tidak berlangsung lama, kondisi itupun kembali normal setelah petugas kepolisian dengan tamengnya mendesak para pendemo, sehingga para pendemo kembali ke barisannya. Para pengunjuk rasa pun membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB.
