Kepolisian Thailand menangkap lebih dari 20 orang pengunjuk rasa pada Kamis (15/10), setelah pemerintah menerbitkan dekrit tentang status darurat nasional akibat demo kelompok pro demokrasi.
Aktivis pro demokrasi mengungkapkan beberapa orang yang ditangkap termasuk sejumlah tokoh pegiat.
“Dua puluh dua orang telah ditangkap dan ditahan di Markas Besar Patroli Perbatasan,” kata juru bicara Kepolisian Nasional Thailand, Yingyos Thepjumnong, dilansir dari AFP.
Lebih lanjut, Thepjumnong menyatakan jika kelompok pro-demokrasi kembali menggelar demonstrasi, maka polisi akan memberi peringatan pertama lebih dulu. Jika tidak diindahkan baru akan menangkap para pengunjuk rasa.
Lihat juga: Digoyang Demo Besar-besaran, Thailand Tetapkan Dekrit Darurat
“Jika ada pertemuan, kami akan memberikan peringatan pertama dan memberi mereka waktu untuk bubar,” tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa pos pemeriksaan akan didirikan di sekitar lokasi aksi, persimpangan pusat kota Ratchaprasong.
Penangkapan para demonstran ini dilakukan berdasarkan dekrit darurat yang diterbitkan pemerintah Thailand hari ini. Gerakan yang dipimpin pemuda ini mendesak perubahan praktik demokrasi di Negeri Gajah Putih.
Para pengunjuk rasa membuat simbol tiga jari saat protes, termasuk saat mobil iring-iringan kerajaan melintas di antara mereka. Simbol itu dipinjam dari buku dan film Hunger Games yang menunjukkan makna salut.
Beberapa pengunjuk rasa juga menuntut reformasi kerajaan, yang selama ini tabu dibicarakan karena pemberlakuan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan.
Beberapa saat sebelum penangkapannya disiarkan langsung, aktivis mahasiswa Thailand, Panusaya Sithijirawattanakul, mengatakan advokat hak asasi manusia, Anon Numpa, dan pegiat mahasiswa, Parit Chiwarak atau lebih dikenal sebagai “Penguin”, termasuk di antara mereka yang ditahan.
Gerakan pro demokrasi di Thailand juga membanjiri dunia maya. Kini topik terpopuler teratas di Twitter Thailand adalah “15 Oktober To Ratchaprasong”.
Persimpangan lalu lintas Ratchaprasong adalah tempat penumpasan besar-besaran aksi demo pada 2010. Saat itu, aparat kepolisian menembaki para pengunjuk rasa menggunakan peluru tajam yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Dekrit darurat yang diteken Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, melarang orang berkerumun dengan alasan pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu, pemerintah Thailand menuduh banyak orang telah menghasut masyarakat untuk menyebabkan kekacauan di ibu kota Bangkok.
Lebih lanjut pemerintah menyatakan apa yang telah dilakukan demonstran saat ini bukanlah aksi damai.
Keadaan seperti itu kata pemerintah juga dapat memperburuk situasi ekonomi dalam negeri yang memang sudah terpuruk karena pandemi.
“Ini bukan pertemuan damai yang disahkan oleh konstitusi. Ini juga berdampak langsung pada pengendalian COVID-19, yang secara langsung berdampak pada perekonomian bangsa yang rentan. Sangat penting untuk segera dilakukan tindakan perbaikan ini dan menghentikan perilaku ini secara efektif sehingga hukum dihormati dan publik tertib,” demikian isi dekrit itu.
