Belum Cukup Data, BPOM Tak Bisa Beri Izin Vaksin Covid-19 pada Desember 2020

AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksin Covid-19 dilakukan pada Desember 2020 atau awal 2021. Namun BPOM menegaskan, pemberian vaksin Desember 2020 tak bisa dilakukan.

Sebab, vaksin Sinovac yang bakal dipakai belum bisa mendapatkan izin penggunaan kepentingan mendesak atau emergency use of authorization (EUA).

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan izin karena belum cukup data. Sehingga target pemberian vaksin pada minggu ketiga Desember 2020 meleset dari target.

“Kami sudah sampaikan kepada Presiden dan bapak Menteri Kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020. Sehingga tidak bisa diberikan emergency authorization (EUA) pada Desember minggu kedua dan ketiga 2020,” kata Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).

Penny menjelaskan, BPOM tidak bisa mendapatkan data dari Brazil yang juga menjalankan uji klinis vaksin Sinovac. Dari pihak Sinovac pun tidak bisa memberikan data yang dibutuhkan.

“Karena kami sudah dapat informasi dari Brazil tidak bisa memberikan, dari Sinovac tidak bisa memberikan berdasarkan data yang ada tidak mungkin kami bisa memberikan emergency authorization pada Desember 2020,” kata Penny.

Karena itu, kemungkinan pemberian izin bisa diberikan pada pekan ketiga atau keempat Januari 2021. Apabila data bisa didapatkan dari uji klinis vaksin Sinovac di Bandung serta Brazil.

“Kalau data bisa dilengkapi dan baik kita bisa memberikan pada Januari 2021,” ujarnya.

BPOM juga memiliki alternatif lain untuk penggunaan vaksin. Jika vaksin siap jadi bisa datang pada November atau Desember bisa digunakan yaitu dengan apa yang disebut compassionate use.

Penny menjelaskan, berdasarkan ketentuan WHO pemberian vaksin dalam pengembangan jika sudah memenuhi ketentuan dan cukup data bisa diberikan untuk kalangan terbatas. Kendati belum mendapatkan EUA. Seperti yang sudah dilakukan di Cina diberikan kepada militer dan guru.

“Itu bisa diberikan dengan permintaan kementerian atau fasilitas kesehatan untuk diberikan dengan perluasan akses obat uji atau vaksin uji untuk kepentingan tertentu,” ucap Penny.