AKTUALITAS.ID – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 masih ‘sakit’ akibat pandemi virus corona. Sakit yang dimaksud, yaitu ketimpangan antara pendapatan dan belanja pemerintah.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai butuh langkah penyembuhan APBN jika RI tak mau ketinggalan dari negara lainnya terkait pemulihan ekonomi negara.
“Kenapa disebut masih ‘sakit’, dan butuh penyembuhan adalah karena kalau lihat pendapatan negara masih jauh dari normal,” ujarnya dalam diskusi daring Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi, Senin (23/11).
Rincinya, pendapatan negara pada 2021 sebesar Rp1.743 triliun atau turun sebesar 21,9 persen dibandingkan APBN 2020 sebelum pandemi, yakni Rp2.233 triliun.
Sedangkan, belanja negara pada 2021 naik sebesar 8,3 persen dari anggaran normal dari Rp2.540 triliun menjadi Rp2.750 triliun. Mau tidak mau, defisit pun diperlebar untuk menambal kekurangan anggaran.
Lebih lanjut, Tauhid menyayangkan postur APBN 2021 yang tidak mencerminkan usaha pemerintah dalam memulihkan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan terkontraksi sepanjang 2020.
Hal ini dikarenakan program pengungkit daya beli masyarakat, yaitu bantuan sosial (bansos) akan dipangkas setengahnya pada tahun depan. Sehingga, ia melihat postur APBN ini sebagai skema yang mementingkan pencapaian visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini (APBN) bukan struktur pemulihan tapi pencapaian visi misi Pak Presiden, jadi memang agak berat. Harusnya ada proses penyeimbangan dari visi misi dan proses pemulihan ekonomi,” lanjut Tauhid.
Di kesempatan sama, dia juga memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia akan berada di posisi 2,5 persen. Rendahnya inflasi disebabkan oleh faktor permintaan, yaitu daya beli masyarakat yang belum pulih seperti normal.
Namun, untuk sisi pasokan ia menilai suplai dan distribusi tak akan mengalami kendala yang berarti.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mematok inflasi 2021 sebesar 3 persen dengan target plus minus 1 persen.
