Berita
Tolak Reformasi UU Pertanian, Polisi India dan Petani Bentrok
Puluhan ribu petani dari negara bagian Punjab, India, berunjuk rasa di ibu kota Delhi pada Kamis menentang reformasi UU pertanian yang merugikan mereka. Para petani tersebut menyingkirkan barikade polisi saat mereka menyeberang ke negara bagian tetangga Haryana. Delhi memberlakukan pengamanan ketat dan layanan metro menjadi terganggu. Reformasi pertanian dengan RUU baru dinilai dapat membuka sektor […]
Puluhan ribu petani dari negara bagian Punjab, India, berunjuk rasa di ibu kota Delhi pada Kamis menentang reformasi UU pertanian yang merugikan mereka. Para petani tersebut menyingkirkan barikade polisi saat mereka menyeberang ke negara bagian tetangga Haryana.
Delhi memberlakukan pengamanan ketat dan layanan metro menjadi terganggu.
Reformasi pertanian dengan RUU baru dinilai dapat membuka sektor pertanian bagi pelaku swasta yang akan merugikan para petani.
Pada Jumat, dua asosiasi petani mengeluarkan pernyataan, mereka mengharapkan 50.000 petani dari Haryana untuk turun ke perbatasan Delhi. Laporan media lokal mengatakan kamera drone telah dikerahkan untuk pengawasan keamanan di perbatasan Delhi-Haryana. Demikian dilansir BBC, Jumat (27/11).
Terdapat juga video yang diunggah di media sosial yang menunjukkan petani sedang menerobos barikade di Haryana, meski polisi berusaha menghentikan mereka dengan water cannon. Para petani juga mengendarai traktor dan diduga melemparkan batu ke arah polisi setelah para polisi berusaha menghalangi perjalanan mereka.
Petani di India utara memprotes tiga RUU terkait reformasi, sejak disahkan pada September. Ribuan orang turun ke jalan saat itu, di mana mereka menutup jalan raya dan rel kereta api di berbagai negara bagian.
Reformasi tersebut berusaha melonggarkan aturan seputar penjualan, penetapan harga dan penyimpanan hasil pertanian. Aturan ini telah melindungi petani India dari pasar bebas selama beberapa dekade.
Para petani mengatakan mereka akan terus memprotes sampai pemerintah membatalkan UU tersebut.
Sebagian besar petani menjual sebagian besar produk mereka di pasar grosir yang dikendalikan pemerintah dengan harga terjangkau. Mereka menyebutnya Harga Dukungan Minimum (MSP). Mereka khawatir bahwa kekuatan pasar pada akhirnya akan mendikte harga dan pemerintah akan menghapus MSP, yang akan semakin mempersulit petani.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa membantahnya, tetapi para petani mengatakan tidak ada jaminan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, BJP mengatakan reformasi ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas pertanian.
-
NUSANTARA18/09/2026 14:30 WIBUNRI dan Polda Riau Resmikan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan
-
EKBIS18/09/2026 13:15 WIBLazada Dukung Penguatan Ekosistem Digital dan Ritel lewat JITEX 2026
-
JABODETABEK18/09/2026 13:30 WIBPolisi Tangkap Ayah yang Diduga Aniaya Seksual Anak
-
POLITIK18/09/2026 14:00 WIBPDIP: Koalisi dengan Gerindra Masih Terlalu Pagi
-
NUSANTARA18/09/2026 14:30 WIBBNPB: Karhutla Sumsel Paling Luas di 6 Provinsi
-
NASIONAL18/09/2026 16:00 WIBSumail Abdullah Dorong Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino terhadap Produksi Pangan
-
NASIONAL18/09/2026 22:00 WIBPimpin DPR: Jangan Ada Kapal Berlayar Tanpa SOP
-
POLITIK18/09/2026 13:00 WIBBahlil: PT 5 Persen Angka Ideal