Agar Tak Jadi Beban, Koalisi Pendukung Jokowi Desak Evaluasi Menteri

AKTUALITAS.ID – Koalisi Pendukung Joko Widodo mendesak Presiden segera mengevaluasi jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju agar tidak ada menteri yang menjadi beban penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet sehingga pimpinan kementerian dan lembaga tidak menjadi beban yang berakibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam konferensi pers yang berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (12/12/2020).

Dia menyambut baik sikap tegas Jokowi dalam merespons penetapan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Di sisi lain, Handoko menilai Jokowi perlu melakukan konsolidasi dan mengoptimalkan seluruh kekuatan dan sumber daya, baik pemerintah dan masyarakat sipil, untuk mengatasi krisis multidimensi yang terjadi saat ini.

“Presiden perlu mengundang semua kekuatan di bidang ekonomi dari usaha besar sampai UMKM dan koperasi, dari serikat buruh sampai perempuan kepala keluarga, dari dunia akademik sampai praktisi start up, [masyarakat] yang di desa maupun kota untuk merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional yang menyeluruh dan efektif,” tutur Handoko.

Sebelumnya, desakan agar Jokowi segera mengevaluasi jajaran menterinya juga disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui integritas dan kerja para pembantu presiden sejak dilantik 23 Oktober 2019.

“Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri. Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan di antaranya under capacity,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Minggu (6/12).

Mu’ti menyampaikan kasus korupsi yang menyeret dua menteri jadi alasan kuat melakukan evaluasi. Selain itu kinerja tak memuaskan sejumlah pejabat juga harus dikaji ulang.