Usai Kematian Lansia Norwegia, Duterte Tak Larang Gunakan Vaksin Pfizer

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan tidak akan melarang penduduknya menggunakan vaksin corona buatan Pfizer-BioNTech, meski ada kejadian 33 lansia di Norwegia yang meninggal usai disuntik.

“Hampir semua orang yang saya tahu berebut untuk membeli (vaksin) Pfizer. Bagi saya ini memang bagus,” kata Duterte dalam wawancara di stasiun televisi Filipina, seperti dilansir Reuters, Selasa (19/1).

“Jika Anda mau mengikuti apa yang dilakukan Norwegia silakan. Tidak ada yang menghalangi,” ujar Duterte.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina menyetujui izin penggunaan darurat bagi vaksin Pfizer-BioNTech.

Pada Senin (18/1) kemarin, pemerintah Norwegia menyatakan tidak akan mengubah kebijakan dan tetap menggunakan vaksin corona dari Pfizer-BioNTech. Keputusan itu diambil setelah 33 lansia penghuni panti jompo meninggal tidak lama usai disuntik vaksin Pfizer.

Menurut kajian sementara, kematian 33 lansia itu diduga tidak terkait langsung dengan vaksinasi, atau disebabkan oleh faktor penyakit bawaan dan kondisi kesehatan penerima vaksin.

Di sisi lain, Duterte menyatakan akan tetap melanjutkan pembelian vaksin corona buatan perusahaan farmasi China, Sinovac BioTech. Mereka menargetkan melakukan vaksinasi terhadap 70 juta penduduk pada tahun ini.

Duterte menyatakan vaksin Sinovac digunakan di Thailand, Malaysia, Indonesia, Turki, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Brasil. Sejauh ini belum ada laporan kematian akibat vaksinasi menggunakan vaksin Sinovac.

Pemerintah Filipina saat ini membeli vaksin Covid-19 dari produsen lain. Yaitu Novavax, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, serta Institut Gamaleya dari Rusia.

Duterte menyatakan proses pembelian vaksin yang ditugaskan kepada Ketua Pengadaan Vaksin Corona Filipina, Jenderal (Purn) Carlito Galvez, akan tetap berjalan. Namun, Senat Filipina mendesak supaya pemerintah membuka proses pengadaan, karena dikhawatirkan rawan terjadi korupsi.

Akan tetapi, Duterte menolaknya dengan alasan penyelidikan oleh Senat justru bisa menghambat pengadaan vaksin.

“Saya katakan Jenderal Galvez akan tetap berjalan sesuai rencana, dengan atau tanpa penyelidikan,” ujar Duterte.