Berita
Demokrat: UU ITE Harusnya Lindungi Masyarakat Bukan Dijadikan Alat Gebuk Berbeda Pendapat
AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin UU ITE direvisi bila pelaksanaannya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Partai Demokrat menilai, masyarakat memang sudah khawatir adanya UU ITE dijadikan alat gebuk bila ada perbedaan pendapat. “Sekarang orang mulai khawatir kalau mengeluarkan pendapat. UU ITE yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan transaksi elektronik, malah dijadikan alat […]
AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin UU ITE direvisi bila pelaksanaannya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Partai Demokrat menilai, masyarakat memang sudah khawatir adanya UU ITE dijadikan alat gebuk bila ada perbedaan pendapat.
“Sekarang orang mulai khawatir kalau mengeluarkan pendapat. UU ITE yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan transaksi elektronik, malah dijadikan alat gebuk untuk yang berbeda pendapat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Selasa (16/2).
Herzaky merujuk data dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SAFEnet dan Amnesty International. Menurut dia, data dibeberkan SAFEnet dan Amnesty International menunjukkan kasus kebebasan berekspresi terkait UU ITE naik lebih dari tiga kali lipat di era pemerintahan Joko Widodo dibanding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dari 74 kasus pada masa pemerintahan SBY (2009-2014) menjadi 233 kasus pada pemerintahan Jokowi (2014-2019). Peningkatan tiga kali lipat ini luar biasa. Padahal, baru satu indikator ini yang kita gunakan,” kata dia.
Herzaky mengibaratkan pemerintahan Jokowi dan sebelumnya sama-sama dibekali tongkat. Bedanya, pemerintahan sekarang lebih rajin menggunakan tongkat itu untuk menggebuk, bukan membantu orang jalan.
“Karena itulah, wajar jika publik skeptis merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif mengkritik. Selama ini, bukan masyarakat yang kurang aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang seakan tak bisa menerima kritik,” ujarnya.
Herzaky menyebut, ada pandangan yang berkembang di publik. Bila sedikit kritik ke pemerintah, bakal langsung ditangkap dan dijerat dengan UU ITE. Dia bilang, baiknya pemerintah introspeksi diri jika meminta masyarakat aktif mengkritiknya.
Menurutnya, saat ini bukan masyarakat yang tidak aktif mengkritik, tapi pemerintah yang belum aktif mendengarkan. Dia bilang, pemerintah terkesan baru aktif dalam hal menangkap para pengkritiknya.
“Presiden minimal lebih aktif mengingatkan dan menegur para pembantunya agar tidak menggunakan UU ITE untuk menggebuk yang berbeda pendapat. Dulu juga ada UU ITE, tapi tidak begini-begini amat situasinya,” ucapnya.
Dia menambahkan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga selalu mengingatkan kepada kader agar Introspeksi diri. Kemudian, mendengarkan pendapat, masukan, dan kritik dari orang lain.
“Jangan selalu merasa benar sendiri karena masukan dan kritik itu pasti sangat bermanfaat dalam mengingatkan kita, untuk membantu kita mengambil keputusan atau pilihan kebijakan yang lebih tepat. Semoga Pemerintah kita memiliki prinsip yang sama,” pungkasnya.
-
Multimedia14 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK18 hours ago
Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu untuk Refleksi Kinerja dan Strategi Kedepan
-
POLITIK11 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
Ragam22 hours ago
Bantah Gelapkan Harta Warisan, Ratna Sarumpaet: Aku Enggak Dendam
-
Ragam19 hours ago
Aura Kasih Debut Jadi Eksekutif Produser, Film “Anak Kunti” Siap Menggebrak Asia
-
OtoTek20 hours ago
WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk Meriahkan Libur Akhir Tahun
-
Nasional13 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
EkBis11 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak