Cakupan Tugas Mendikbud Ristek Berat, PDIP: Nadiem Butuh Wakil Menteri

AKTUALITAS.ID – Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi seharusnya memiliki wakil menteri. Salah satu alasannya karena cakupan tugas yang harus dikerjakan oleh Nadiem Makarim sebagai menteri sangat berat.

Belum lagi Presiden Joko Widodo telah memberikan slot wakil menteri untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kemendikbud. Wakil menteri ditugaskan untuk membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I atau di lingkungan Kementerian.

“Kalau dilihat cakupan tugasnya memang sangat berat. Dulu banyak yang melakukan asesmen, ini memang salah satu kementerian yang butuh wakil, apalagi setelah ristek masuk. Tapi tentu semua merupakan hak prerogatif Presiden,” kata Hendrawan saat dihubungi, Minggu (13/6/2021).

Dia mengungkapkan, harus ada parameter yang objektif untuk dinilai, sehingga pertimbangan yang diambil tidak subjektif. Sehingga nantinya tugas dan fungsi wakil menteri dapat optimal dalam membantu kinerja menteri.

“Itu yang disebut analisis jabatan dan analisis beban kerja. Asesmen awalnya demikian. Tapi memang pertimbangannya harus menyeluruh, termasuk biaya-biaya struktur dan tata kelola baru harus dihitung dengan cermat,” tutupnya.

Sebelumnya, pengamat pendidikan dari Platform Indonesia untuk Jaringan Guru (Pijar Guru), Doni Koesoema menyebut tugas Nadiem bertambah setelah masuknya bidang riset dan teknologi ke kementeriannya

“Menurut saya Nadiem butuh wakil menteri karena tugasnya terlalu banyak dan luas,” kata Doni.

Menurutnya, wakil menteri bisa jadi penyeimbang kekuasaan yang saat ini sepenuhnya di tangan Nadiem. Khususnya, dalam memimpin Kemendikbudristek. Wakil menteri bisa jadi mitra sekaligus pengawas Nadiem dalam mengambil kebijakan pendidikan.

“Karena kalau tidak ada partner yang memiliki fungsi kritis bisa merugikan pendidikan di masa depan bila ada kesalahan mengambil keputusan,” ungkapnya.

Suara serupa pernah diutarakan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho, sebelum Nadiem dilantik sebagai Mendikbudristek. Jamal menilai dengan adanya Wamen, pekerjaan Nadiem akan lebih ringan. Nadiem juga dapat berbagi fokus ketika mengambil satu kebijakan.

“Bisa sharing pengalaman, sharing autokritik, sharing kritik, saling diskusi, hasil diskusi diambil lalu dikeluarkan sebagai kebijakan akan lebih bagus,” ujar Jamal, yang juga rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), beberapa waktu lalu.

Nadiem dipercaya memimpin Kemendikbudristek. Kementerian ini terbentuk setelah Presiden Joko Widodo memutuskan melebur Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Sementara, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya melekat dengan Kemenristek, resmi menjadi badan otonom.