Berita
Komisi I Siap Menyerap Masukan Dari Masyarakat Terkait Pasal Karet RUU ITE
AKTUALITAS.ID – Komisi I DPR RI siap membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ingin dilakukan pemerintah. “Prinsipnya komisi I siap melakukan pembahasan sepanjang sudah ada surat dari pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam diskusi, Selasa (15/6/2021). […]
AKTUALITAS.ID – Komisi I DPR RI siap membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ingin dilakukan pemerintah.
“Prinsipnya komisi I siap melakukan pembahasan sepanjang sudah ada surat dari pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam diskusi, Selasa (15/6/2021).
Dia pun memastikan bahwa dalam pembahasan, Komisi I akan menyerap masukan dari masyarakat. Terutama terkait pasal-pasal yang berpotensi menjadi pasal karet.
“Kalau sudah disampaikan usul revisi kepada DPR, Komisi I siap sekali membahas. Tentunya melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan-masukan untuk menghindari pasal karet,” urai dia.
Dia menjelaskan, UU ITE sesungguhnya sudah mengalami revisi. Dia pun turut dalam proses revisi lalu. Namun, polemik masih saja muncul paska perubahan.
“Perdebatan waktu itu cukup panjang juga kita tidak pernah berpikir bahwa kemudian muncul pasal karet dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya dalam aspek penegakan hukum itu mungkin perlu sosialisasi lebih lanjut,” jelas dia.
“Karena dirasa ada perbedaan perlakuan terhadap berbagai kasus. Kurang seragam, kurang sama ya mungkin disebabkan oleh pemahaman terhadap revisi ini,” imbuh dia.
Hal tersebut kemudian memunculkan rencana untuk kembali dilakukan revisi UU ITE. Terhadap rencana tersebut, lanjut Kharis, Komisi i menyatakan siap membahas.
“Terhadap usulan atau rencana atau ide melakukan revisi lagi UU ITE pada prinsipnya Komisi I siap saja untuk membahas sepanjang revisi sudah dikirim Pemerintah karena ini usulan pemerintah. Kita menunggu saja revisi. Kita siap membahasnya. Saya kira tinggal mekanisme pembahasan yang perlu dilalui. Salah satunya dimasukkan di dalam Prolegnas Prioritas,” tandas Kharis.
-
JABODETABEK10/11/2026 05:30 WIBWaspada! Hujan Ringan Berpotensi Guyur Dua Wilayah Jakarta
-
POLITIK10/11/2026 11:15 WIBPolemik Ijazah Meledak! DPR Disebut Sepakat Gunakan HMP
-
POLITIK10/11/2026 10:00 WIBKaesang: PSI Kehilangan Tiga Tokoh Strategis dalam Sehari
-
POLITIK10/11/2026 09:00 WIBGanjar Desak DPR Gunakan Hak Pengawasan soal Gibran
-
POLITIK10/11/2026 16:00 WIBPrabowo Tidak Menutup Pintu Pengunduran Diri Gibran
-
RIAU10/11/2026 15:30 WIBRibuan Gram Sabu dan 600 Cartridge Etomidate Dimusnahkan
-
POLITIK10/11/2026 06:00 WIBDasco Ungkap Manuver Informal Lintas Fraksi soal Wapres Gibran
-
RAGAM10/11/2026 13:30 WIBTsunami 1,8 Meter Ancam Jakarta Jika Megathrust Pecah