Penanganan Kasus Ijazah Jokowi harus Profesional dan Transparan

AKTUALITAS.ID – Penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo dinilai harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak memunculkan dampak sosial maupun politik yang lebih luas di tengah masyarakat.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan perkara yang melibatkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa memiliki kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang cermat dari aparat penegak hukum.

Menurutnya, substansi perkara sebenarnya cukup sederhana, yakni terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas tuduhan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Namun, proses hukum yang berlangsung perlu dikelola secara profesional agar tidak memunculkan persepsi negatif di ruang publik.

“Kasus yang rumit jangan dibuat semakin rumit. Intinya sederhana, Jokowi merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan terkait tuduhan ijazah tidak asli. Namun dalam penanganannya harus profesional karena dampaknya bisa meluas,” kata Amir, Rabu (24/6/2026).

Ia menilai sebagian masyarakat mulai membangun persepsi tertentu terhadap proses hukum yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memunculkan spekulasi yang tidak produktif apabila tidak direspons secara terbuka oleh aparat penegak hukum.

“Ada gejala yang ditangkap publik seolah olah penanganan terhadap Roy dan Dokter Tifa dilakukan secara berlebihan. Bahkan ada yang mengaitkan dengan berbagai kepentingan politik di belakang layar,” ujarnya.

Menurut Amir, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Karena itu, setiap tahapan proses hukum perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan asumsi adanya intervensi pihak tertentu.

Dirinya juga menyinggung pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai keberadaan kekuatan tertentu dalam dinamika politik nasional. Meski demikian, Amir menegaskan aparat harus tetap menjaga independensi dan profesionalitas dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik.

“Jangan sampai muncul persepsi institusi penegak hukum sedang bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian hukum dan transparansi,” tuturnya.

Amir menambahkan perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa kini telah memasuki tahap baru setelah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu, publik diminta memisahkan proses hukum yang sedang berjalan dari berbagai spekulasi lain yang berkembang di media sosial maupun ruang publik.

“Kasus yang sudah P21 harus dipisahkan dengan berbagai skenario lain yang berkembang di ruang publik,” katanya.