Berita
Tanpa UMNO, Partai PM Malaysia Klaim Masih Kuasai Parlemen
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin. Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, […]
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin.
Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, bukan partai. Dengan demikian, penarikan dukungan dariUMNO tak banyak memberi pengaruh di tubuh pemerintah Malaysia.
“Saat waktunya tiba di parlemen, akan terbukti bahwa Perikatan masih mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan Muhyiddin masih memiliki mandat sebagai perdana menteri,” ujarnya, sebagaimana dikutip Malay Mail, Kamis (8/8).
Faizal lantas menghimbau seluruh politikus agar fokus membantu masyarakat menghadapi Covid-19 daripada melakukan politisasi isu pandemi. Pergolakan politik di Malaysia terjadi ketika pada Rabu (7/8), Dewan tertinggi UMNO menggelar rapat yang diakhiri dengan kesepakatan partai untuk menarik dukungan terhadap Muhyiddin.
Sebagaimana dilansir The Straits Times, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahwa Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partainya untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19.
Menurut Zahid, janji itulah yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.
“Sudah jelas pemerintahan ini gagal memenuhi aspirasi rakyat. Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Mereka menyelewengkan deklarasi status darurat negara, yang terlihat sebagai taktik politik, dan hanya membuat kesengsaraan bagi rakyat dan perekonomian,” kata Zahid.
-
NASIONAL25/06/2026 17:44 WIBKasus YTR, PPP Minta Negara Hadir Berikan Pendampingan Maksimal
-
POLITIK25/06/2026 17:00 WIBDemokrat 10 Tahun Oposisi Tanpa Main Mata dengan Kekuasaan
-
RAGAM25/06/2026 16:00 WIBTidur Dekat HP Jadi Kebiasaan Buruk Generasi Digital
-
NASIONAL25/06/2026 16:47 WIBHarga Pertamax Diprediksi Turun per 1 Juli 2026
-
NASIONAL25/06/2026 16:16 WIBBahlil Buka Kartu! Ada 120 Sumur Minyak Baru, RI Siap Kurangi Impor BBM
-
POLITIK25/06/2026 14:00 WIBPengamat SDI: UU Perampasan Aset Jawab Kerinduan Rakyat
-
OLAHRAGA24/06/2026 23:00 WIBLionel Messi Pimpin Daftar Top Skor Piala Dunia 2026, Ungguli Mbappe dan Haaland
-
EKBIS25/06/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Jeblok ke Titik Terendah