Berita
Tanpa UMNO, Partai PM Malaysia Klaim Masih Kuasai Parlemen
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin. Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, […]
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin.
Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, bukan partai. Dengan demikian, penarikan dukungan dariUMNO tak banyak memberi pengaruh di tubuh pemerintah Malaysia.
“Saat waktunya tiba di parlemen, akan terbukti bahwa Perikatan masih mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan Muhyiddin masih memiliki mandat sebagai perdana menteri,” ujarnya, sebagaimana dikutip Malay Mail, Kamis (8/8).
Faizal lantas menghimbau seluruh politikus agar fokus membantu masyarakat menghadapi Covid-19 daripada melakukan politisasi isu pandemi. Pergolakan politik di Malaysia terjadi ketika pada Rabu (7/8), Dewan tertinggi UMNO menggelar rapat yang diakhiri dengan kesepakatan partai untuk menarik dukungan terhadap Muhyiddin.
Sebagaimana dilansir The Straits Times, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahwa Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partainya untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19.
Menurut Zahid, janji itulah yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.
“Sudah jelas pemerintahan ini gagal memenuhi aspirasi rakyat. Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Mereka menyelewengkan deklarasi status darurat negara, yang terlihat sebagai taktik politik, dan hanya membuat kesengsaraan bagi rakyat dan perekonomian,” kata Zahid.
-
POLITIK14/11/2026 16:30 WIBSDI: BM PAN Punya Modal Kuat Hadapi Kontestasi Politik 2029
-
POLITIK14/11/2026 18:30 WIBDukung Usulan Prodem, Radhar Tribaskoro Beberkan Alasan Dasco Layak Dampingi Prabowo
-
POLITIK14/11/2026 19:30 WIBPolitisi Golkar: Sufmi Dasco Ahmad Dinilai Layak Jadi Wapres
-
EKBIS14/11/2026 20:00 WIBPertamina Tegaskan Lokasi Kebakaran Cakung Sudah Nonaktif
-
EKBIS14/11/2026 17:00 WIB70 Persen Batu Bara PLN dan IPP Tersedot ke Pulau Jawa
-
POLITIK14/11/2026 20:30 WIBHeddy Lugito: Jangan Biarkan Putusan DKPP Kehilangan Kepastian Hukum
-
NASIONAL14/11/2026 16:00 WIBBMKG: Puncak Musim Hujan Diprediksi Desember-Februari
-
NUSANTARA14/11/2026 11:30 WIBBupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi