BPS Ajukan Tambahan Anggaran Rp2,24 Triliun untuk Persiapan Sensus Ekonomi 2026

AKTUALITAS.ID – Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa BPS memerlukan total dana hingga Rp6 triliun untuk persiapan dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta pengolahan data lanjutannya. Informasi ini disampaikan dalam sebuah konferensi di Jakarta pada Kamis (13/6).

“Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total,” kata Amalia.

Amalia menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPS mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Anggaran ini diajukan di luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun kepada Komisi XI DPR RI. 

Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun ini akan dilaksanakan pada tahun 2026. Oleh karena itu, BPS perlu melakukan berbagai persiapan sejak tahun 2025. “Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun,” tambah Amalia.

Amalia juga menjelaskan bahwa meskipun teknologi dan digitalisasi telah berkembang, durasi pelaksanaan sensus tidak dapat dikurangi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih diperlukan survei berbasis kertas untuk responden tertentu. Selain itu, BPS juga akan mengimplementasikan survei hybrid dengan menggunakan metode computer-assisted personal interviewing (CAPI). “Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya untuk melakukan survei kepada responden-responden yang sudah terpilih,” ujarnya.

Selain persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026, tingginya biaya yang dibutuhkan BPS tahun depan juga dikarenakan berbagai survei spesifik yang telah terjadwal untuk dilaksanakan pada 2025. Survei-survei tersebut termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), serta Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI).

“Ini kira-kira untuk program inisiatif baru BPS untuk 2025 yang tidak pernah kita lakukan pada setiap tahunnya. Jadi ini memang betul-betul spesifik yang harus kami lakukan di 2025,” imbuh Amalia.

Dengan alokasi dana yang signifikan ini, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang akurat serta bermanfaat untuk perencanaan ekonomi nasional. (KAISAR/RAFI)