Dunia
Pemerintah Transisi Bangladesh Beri Kekuasaan ke Militer
AKTUALITAS.ID – Pemerintah transisi Bangladesh memberi kewenangan magistrasi kepada militer pada Selasa (17/9/2024) untuk dua bulan ke depan, seiring dengan upaya penegak hukum dalam operasi pencarian senjata ilegal dan yang hilang.
Kewenangan magistrasi adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada seseorang, biasanya seorang pejabat atau perwira, untuk bertindak sebagai magistrat, yaitu pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk menegakkan hukum, mengadili pelanggaran, atau membuat keputusan hukum dalam yurisdiksi tertentu.
Perwira militer yang ditugaskan telah diberikan wewenang itu dengan segera, menurut pemberitahuan dari Kementerian Administrasi Publik.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, para perwira yang ditugaskan atau magistrat ini berada di bawah pengawasan magistrat distrik.
Pada 4 September, pasukan gabungan yang terdiri dari tentara, polisi, pasukan keamanan perbatasan, unit elit Rapid Action Battalion (RAB), dan lainnya meluncurkan operasi untuk menemukan senjata yang hilang dari kantor-kantor polisi sejak revolusi yang dipimpin oleh mahasiswa pada 5 Agustus.
Menurut markas besar kepolisian, sebanyak 5.829 senjata dan 606.742 peluru telah dijarah dari kantor-kantor polisi di seluruh negara. Dari jumlah tersebut, 34 persen belum berhasil ditemukan.
Sejak operasi gabungan dimulai, setidaknya tiga orang – dua dari partai berkuasa sebelumnya, Liga Awami, dan satu dari oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) – meninggal setelah ditahan oleh pasukan keamanan.
Dokter yang memeriksa mereka mengungkapkan kepada media bahwa terdapat bekas luka di tubuh mereka. Namun, pasukan gabungan, termasuk kepolisian, membantah adanya tuduhan penyiksaan selama penahanan.
Situasi hukum dan ketertiban di negara Asia Selatan ini masih bergejolak.
Pasukan polisi, yang dituduh melanggar hak asasi manusia dan menembaki pengunjuk rasa saat aksi protes yang memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus, belum kembali bekerja sepenuhnya.
Hal tersebut berakibat aktivitas polisi masih dirasa kurang, termasuk dalam pengendalian lalu lintas di ibu kota Dhaka.
Setidaknya 187 petugas polisi masih belum kembali bekerja sejak pemerintah baru dilantik pada 8 Agustus, kata markas besar kepolisian pada Selasa.
Pada 19 Juli, pemerintah Hasina sebelumnya mengerahkan militer dan memberlakukan jam malam untuk mengendalikan protes mahasiswa.
Militer tetap berada di jalan untuk menjaga keamanan bahkan setelah pemerintahan transisi mengambil alih.
Lebih dari 700 orang tewas dan 19.000 terluka, termasuk ratusan yang kehilangan penglihatan dan anggota tubuh, menurut Kementerian Kesehatan. (Yan Kusuma)
-
Multimedia13 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK16 hours ago
Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu untuk Refleksi Kinerja dan Strategi Kedepan
-
POLITIK9 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
Ragam20 hours ago
Bantah Gelapkan Harta Warisan, Ratna Sarumpaet: Aku Enggak Dendam
-
OtoTek18 hours ago
WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk Meriahkan Libur Akhir Tahun
-
Ragam17 hours ago
Aura Kasih Debut Jadi Eksekutif Produser, Film “Anak Kunti” Siap Menggebrak Asia
-
Nasional11 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
EkBis10 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak