PBB Tolak Mentah-Mentah Rencana Israel Kuasai Bantuan Gaza

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menyampaikan kecaman keras terhadap usulan Israel untuk mengendalikan seluruh bantuan kemanusiaan yang masuk ke Palestina, khususnya Jalur Gaza. Guterres menegaskan PBB tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan bantuan apa pun yang tidak menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.

Reaksi keras dari PBB ini muncul sebagai respons terhadap rencana Israel yang ingin mengontrol secara ketat setiap bantuan yang akan disalurkan kepada warga Palestina yang tengah dilanda krisis kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan.

“Saya tegaskan: kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, yaitu kenetralan, independensi, dan kenetralan. Akses kemanusiaan tanpa hambatan harus dipastikan, dan pekerja kemanusiaan harus diberikan perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh hukum internasional,” ujar Guterres dalam pernyataan resminya, Selasa (8/4/2025).

Guterres menambahkan bahwa mekanisme otorisasi baru yang diusulkan oleh otoritas Israel menandakan kontrol lebih lanjut dan pembatasan bantuan yang kejam, bahkan hingga ke detail terkecil seperti jumlah kalori dan tepung yang diizinkan masuk.

Senada dengan Sekjen PBB, juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, menyatakan organisasi tersebut tidak akan berkontribusi pada proses yang akan memaksanya melanggar prinsip-prinsipnya. Dujarric juga mengingatkan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa hambatan.

“Organisasi kami terus berkomunikasi dengan otoritas Israel untuk membuka pintu bagi bantuan untuk masuk ke Jalur Gaza,” kata Dujarric kepada Al Jazeera. Ia juga menekankan perlunya gencatan senjata sebagai solusi nyata untuk mempermudah akses bantuan.

Sementara itu, kantor media pemerintah di Jalur Gaza juga mengeluarkan pernyataan yang menolak mekanisme Israel tersebut. Mereka menilai bahwa usulan itu merupakan “manipulasi pendudukan terhadap nasib kemanusiaan di Jalur Gaza” dan berpotensi membahayakan warga sipil yang harus pergi ke titik distribusi yang tidak aman.

Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memprihatinkan setelah militer Israel dilaporkan mencegah masuknya pasokan penting sejak 2 Maret lalu, termasuk makanan, air, dan perlengkapan medis. Pengepungan yang telah berlangsung selama 18 tahun dan perang yang berkepanjangan telah menyebabkan sekitar 1,5 juta warga Gaza kehilangan tempat tinggal dan menghadapi ancaman kelaparan.

Sejak melanjutkan serangan di Gaza pada 18 Maret 2025, ribuan warga Palestina dilaporkan menjadi korban, menambah panjang daftar korban jiwa akibat konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan terus menyerukan akses bantuan tanpa hambatan dan perlindungan bagi warga sipil di Gaza. (Mun/Ari Wibowo)