Indonesia Harus Pastikan Mandat Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza

AKTUALITAS.ID – Dalam pertemuan Dewan Perdamaian, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia berkontribusi mengirimkan 8.000 personel untuk menjaga gencatan senjata dan perdamaian di Jalur Gaza melalui ISF. Ia juga mengungkapkan kesediaan Indonesia menambah jumlah personel yang dikirim.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan supaya pemerintah Indonesia terlebih dahulu memastikan kejelasan mandat sebelum menerjunkan personel ke International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza.

Terlebih, Indonesia telah menerima tawaran posisi Wakil Panglima ISF, sebagaimana diumumkan Panglima ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers dalam pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, Kamis kemarin.

“Mandat ini penting karena akan diketahui ruang lingkup tugasnya, berapa lama, serta anggarannya berapa besar (yang dibutuhkan),” kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Hikmahanto, hingga saat ini masih belum ada mandat yang spesifik mengenai pengerahan ISF, baik dari Dewan Perdamaian maupun Dewan Keamanan (DK) PBB yang mengesahkan pembentukan Dewan Perdamaian melalui Resolusi 2803.

Mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, pakar hukum internasional itu menyampaikan bahwa partisipasi personel RI harus didasarkan pada mandat PBB, bukan Dewan Perdamaian.

Ia pun mengatakan bahwa personel Indonesia akan terikat dengan aturan main yang berbeda saat dikerahkan di Jalur Gaza, khususnya pada peran non-combat, yang berarti tidak akan berhadapan dengan pihak berkonflik, serta penekanan pada tugas-tugas kemanusiaan.

“Jadi harus jelas dahulu hal-hal tersebut sebelum Wakil Panglima ISF dapat ditentukan,” kata akademisi UI itu.

Senada, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal meminta supaya ada kejelasan apakah personel RI di ISF akan mengenakan helm biru (blue helmets), sehingga menandai pasukan tersebut bergerak atas mandat PBB dan “sebagaimana biasanya pasukan perdamaian PBB”.

“Karena kalau tidak, ini berarti pertama kalinya pasukan perdamaian RI tidak menggunakan blue helmets,” kata mantan wakil menteri luar negeri RI itu dalam pernyataan tertulisnya untuk merespons pertemuan Dewan Perdamaian di media sosial X.

Apabila benar personel RI tidak akan menggunakan helm biru dalam tugasnya di Gaza, Dino meminta pemerintah Indonesia untuk memberi penjelasan kepada publik terkait hal tersebut.

(Yan Kusuma/goeh)