Netanyahu Makin Terdesak, Partainya Cuma Diproyeksi Raih 20 Kursi

AKTUALITAS.ID – Kursi kekuasaan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu makin goyah. Hasil survei terbaru Channel 12 yang dirilis Senin (12/10/2026) mengonfirmasi bahwa mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot sukses mengungguli elektabilitas sang petahana dalam perebutan kursi PM.

Jajak pendapat yang melibatkan 509 responden dengan margin kesalahan 4,4 persen ini mencatat Eisenkot memimpin tingkat kelayakan sebagai PM di angka 45 persen, menumbangkan Netanyahu yang hanya meraup 35 persen. Capaian Eisenkot ini meroket 10 persen dari survei sebelumnya. Tidak hanya itu, mantan PM Naftali Bennett juga berhasil mengasapi Netanyahu dengan selisih tipis, yakni 37 persen berbanding 36 persen.

Keterpurukan Netanyahu menjalar langsung ke proyeksi perolehan kursi parlemen (Knesset). Partai Yashar pimpinan Eisenkot mendominasi puncak survei dengan 23 kursi. Partai Likud milik Netanyahu justru merosot kehilangan satu kursi dan tertahan di posisi kedua dengan 20 kursi.

Sisa kursi parlemen terbagi ke sejumlah partai oposisi dan koalisi. Partai Beyachad (Bennett) mengamankan 13 kursi, disusul Partai Demokrat (Yair Golan) dan Yisrael Beiteinu (Avigdor Lieberman) masing-masing 9 kursi. Sementara itu, The Joint List, Partai Shas ultra-Ortodoks, dan Jewish Power masing-masing mendapat 8 kursi. United Torah Judaism meraup 7 kursi, aliansi Religious Zionism-Zehut 6 kursi, United Arab List 5 kursi, dan koalisi Reservists-Economic mendapat 4 kursi. Untuk membentuk pemerintahan mayoritas, seorang kandidat wajib mengamankan minimal 61 dari total 120 kursi Knesset.

Anjloknya pamor Netanyahu merupakan akumulasi dari rentetan skandal dan blunder fatal pemerintahannya sejak Desember 2022. Rezim yang dicap sebagai koalisi paling sayap kanan dalam sejarah Israel ini terus diguncang oleh pusaran kasus korupsi Netanyahu.

Puncak kemarahan publik Israel dipicu oleh kegagalan total pemerintah dalam mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Sentimen negatif ini semakin diperparah oleh kebijakan kontroversial Netanyahu yang bersikeras membebaskan pria ultra-Ortodoks dari kewajiban militer, tepat di saat negara tersebut sedang krisis personel tempur di medan perang. (Mun)