Terkait Kesepakatan Tarif AS, Pertamina Dukung kebijakan Pemerintah

AKTUALITAS.ID – Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Selain penetapan nilai tarif, kesepakatan yang diteken antara Trump dan Prabowo juga mencakup komitmen RI membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

PT Pertamina (Persero) menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, beberapa waktu lalu Pertamina memang telah melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa mitra di AS berkaitan dengan optimalisasi pengadaan feedstock atau minyak mentah untuk kilang-kilang Pertamina di Indonesia.

“Jadi kemarin kita sudah dengar bersama pernyataan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) bahwa sudah mencapai kesepakatan tarif antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, tentu Pertamina mendukung kebijakan pemerintah salah satunya dengan kami melakukan kerja sama optimalisasi feedstock dari mitra kami di Amerika Serikat,” ujar Fadjar, di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Terkait volume dan nilainya, dia mengatakan bahwa hal tersebut belum bisa disampaikan karena memang masih dalam proses negosiasi dan terus berkembang.

Selain itu, dirinya mengatakan pula bahwa Pertamina juga membuka kemungkinan terkait dengan optimalisasi peningkatan Liquefied Petroleum Gas atau LPG.

Per tahun 2024, Pertamina sudah melakukan pengadaan porsinya 57 persen dari seluruh komposisi LPG di Indonesia.

“Jadi artinya memang sudah dominan, tapi optimalisasi untuk peningkatan juga terbuka bergantung nanti dengan kami ikuti proses bersama-sama dengan pemerintah untuk negosiasi,” kata Fadjar.

Sampai saat ini komoditas yang dibahas terkait pembelian energi dari AS, yakni minyak mentah dan LPG. Implementasi impor energi tersebut akan dilakukan secara bertahap.

“Ini kemarin baru MoU tentu selain ini ada tahapan-tahapan juga yang harus kita lakukan tentu bersama mitra dan juga di bawah koordinasi kementerian,” ujar Fadjar.

Fadjar tidak mengungkapkan siapa saja mitra-mitra AS yang melakukan penandatanganan MoU dengan Pertamina.

“Kita belum bisa sebutkan, karena adanya terkait dengan non-disclosure,” katanya lagi.  (Purnomo/goeh)