Kementerian PKP Percepat Hunian Berbasis Energi Surya

AKTUALITAS.ID — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong percepatan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan ramah lingkungan melalui pengembangan kawasan perumahan terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, di Ruang Kerja Menko Hilirisasi, Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dalam mengembangkan kawasan hunian modern yang terintegrasi dengan infrastruktur energi bersih dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sejumlah wilayah strategis, mulai dari Maluku Utara hingga kawasan industri di Pulau Jawa, dibahas sebagai lokasi potensial untuk pengembangan proyek percontohan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan perumahan perlu dirancang secara terintegrasi sejak tahap awal pengembangan kawasan industri. Dengan demikian, kebutuhan hunian para pekerja dapat dipersiapkan secara terencana, didukung infrastruktur yang memadai, serta berdekatan dengan lokasi kegiatan ekonomi.

“Ini merupakan lompatan besar yang akan disiapkan kajian dan aturannya di beberapa tempat yang akan menjadi percontohan. Salah satunya di Maluku Utara yang dapat menjadi percontohan di perusahaan-perusahaan industri seperti di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Meikarta. Kita memerlukan langkah-langkah strategis dalam melakukan percepatan terkait perumahan ini,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pengembangan perumahan berbasis PLTS juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi bersih dalam pembangunan kawasan permukiman. Integrasi sektor perumahan dengan infrastruktur energi diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem industri nasional.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia. Dalam agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Maluku Utara, Kementerian PKP turut mendampingi peninjauan pengembangan ekosistem industri terpadu yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dalam konteks tersebut, penyediaan hunian pekerja menjadi salah satu aspek penting yang perlu direncanakan bersamaan dengan pembangunan kawasan industri. Kolaborasi antara pemerintah dan investor diharapkan dapat memastikan kebutuhan perumahan telah diperhitungkan sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan hunian dapat berjalan selaras dengan perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Dalam kunjungan ke Maluku Utara, kami mendampingi Pak Presiden Prabowo untuk melihat investasi yang luar biasa, yang diawali oleh Pak Menko Bahlil, yaitu 20 miliar dolar AS yang sudah berjalan dan 7 miliar dolar AS yang akan berproses. Dari situ saja banyak yang bekerja. Ini dimulai dari proyek percontohan yang merupakan ide luar biasa dari Pak Menko, menjadi lompatan besar dalam penyiapan rumah. Kami juga akan bekerja sama dengan para investor agar kawasan tersebut dapat dirancang dengan baik sejak awal,” ungkap Menteri PKP.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Kementerian PKP akan mematangkan kajian teknis dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi program perumahan terintegrasi. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada aspek regulasi, kesiapan lahan, serta skema pembiayaan agar proyek percontohan dapat direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan.

“Pertemuan selanjutnya kami akan membahas terkait regulasi, lahan, dan pembiayaannya,” tambah Menteri PKP.

Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pihak investor, Kementerian PKP optimistis pengembangan hunian terintegrasi berbasis energi bersih dapat menjadi model pembangunan perumahan di kawasan industri nasional. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian PKP. (*)