Menteri Israel Berniat Usir Warga Palestina dari Tepi Barat-Gaza

AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, kembali memicu gelombang kontroversi internasional. Tokoh sayap kanan ini secara terang-terangan menyatakan ambisinya untuk menyusun aturan hukum guna mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Dalam pertemuan partainya pada Senin (16/2/2026), Smotrich menegaskan bahwa dirinya akan mendorong kebijakan “migrasi sukarela” bagi warga Palestina jika ia kembali terpilih pada masa jabatan berikutnya.

“Kita harus menghancurkan gagasan tentang negara teror Arab. Secara formal dan praktis, kita akan membatalkan Perjanjian Oslo yang terkutuk dan menempuh jalan bagi kedaulatan (Israel),” ujar Smotrich sebagaimana dikutip dari AFP.

Smotrich menekankan bahwa tidak ada solusi jangka panjang lainnya bagi keamanan Israel selain menguasai penuh wilayah Yudea dan Samaria – istilah Alkitab yang digunakan Israel untuk menyebut Tepi Barat serta Jalur Gaza.

Pernyataan ini dilontarkan menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif Israel yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Partai sayap kanan pimpinannya, Zionisme Agama, memang dikenal sering mengusung narasi keras untuk menarik basis suara konservatif.

Sejak agresi militer Israel di Gaza pecah pada Oktober 2023, Smotrich dan kelompok sayap kanan lainnya berulang kali menyuarakan wacana pengusiran paksa. Namun, para kritikus dan aktivis hak asasi manusia menilai wacana tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya pembersihan etnis (ethnic cleansing).

Langkah Smotrich ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Israel pekan lalu yang menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai “milik negara”.

Langkah pencaplokan lahan dan rencana pengusiran ini ditentang keras oleh komunitas internasional. Banyak negara menilai tindakan Israel melanggar hukum internasional secara terang-terangan dan secara sistematis menutup peluang bagi “Solusi Dua Negara” (Two-State Solution).

Tepi Barat sendiri diproyeksikan menjadi wilayah utama kedaulatan Palestina di masa depan. Namun, klaim sepihak dari tokoh-tokoh Zionis yang memandang area tersebut sebagai tanah milik Israel terus memperkeruh upaya perdamaian di Timur Tengah. (Mun)