Kadin: Krisis BBM Bisa Picu Inflasi dan Hancurkan UMKM

AKTUALITAS.ID – Dunia usaha di Sumatera Utara mulai membunyikan alarm serius. Di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara memperingatkan bahwa gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi sekadar persoalan distribusi energi, melainkan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi daerah.

Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, menegaskan kelangkaan BBM dapat memicu efek domino yang menjalar ke berbagai sektor, mulai dari logistik, industri, pertanian, layanan kesehatan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Bagi pelaku usaha di Sumut, BBM bukan sekadar komoditas, melainkan urat nadi distribusi logistik dan penggerak roda ekonomi daerah,” kata Firsal, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, gangguan pasokan BBM yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian serius kalangan dunia usaha karena mulai menghambat aktivitas ekonomi.

Antrean panjang truk, mobil, dan sepeda motor di berbagai SPBU, khususnya di Kota Medan, bukan hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga memperlambat distribusi barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri.

Ketika kendaraan logistik menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, jadwal pengiriman ikut bergeser. Akibatnya, biaya operasional meningkat karena pelaku usaha harus menanggung tambahan biaya transportasi, waktu tunggu, hingga produktivitas yang menurun.

“Antrean yang begitu panjang dapat menjadi pemicu keterlambatan distribusi barang sampai ke tujuan. Selain itu masyarakat jadi enggan beraktivitas keluar rumah,” ujarnya.

Kadin Sumut menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Jika gangguan distribusi BBM berlangsung berkepanjangan, pasokan barang ke pasar dapat terganggu sehingga mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.

Biaya distribusi yang membengkak pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual. Kondisi itu dinilai dapat mempercepat laju inflasi di Sumatera Utara.

Sektor yang paling rentan terdampak adalah UMKM. Pelaku usaha skala kecil yang memiliki modal terbatas diperkirakan akan kesulitan menanggung kenaikan biaya operasional apabila distribusi BBM tidak segera kembali normal.

Selain UMKM, industri manufaktur, sektor pertanian, hingga layanan kesehatan juga berisiko mengalami hambatan operasional akibat terganggunya pasokan energi untuk distribusi dan mobilitas.

Kadin Sumut menegaskan kepastian pasokan BBM menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas produksi, distribusi logistik, mobilitas pekerja, dan perdagangan tetap berjalan normal.

Kalangan dunia usaha berharap pemerintah bersama Pertamina segera memastikan distribusi BBM kembali stabil agar gangguan yang terjadi tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas. Jika kondisi ini berlarut-larut, dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat melalui kenaikan harga barang dan melambatnya aktivitas ekonomi daerah. (Kusuma/Mun)