Trobos Suparno: Daulat Pangan Penentu Kedaulatan Negara

AKTUALITAS.ID – Ketua Komunitas Petani Tebu Sejahtera, Trobos Suparno, menegaskan bahwa masa depan sektor pertanian Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada program ketahanan pangan. Menurutnya, pemerintah harus berani membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan, yaitu sistem yang menempatkan petani sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan pertanian.

Dalam keterangan persnya, Selasa (15/7/2026), Trobos mengatakan program ketahanan pangan yang mulai dicanangkan pada 2014 di era Presiden Joko Widodo dan kini menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis. Namun, ia menilai hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan para petani.

Menurut Trubus, masih tingginya impor berbagai komoditas pangan maupun sarana produksi pertanian menunjukkan bahwa cita-cita memperkuat kemandirian pangan nasional belum sepenuhnya terwujud.

“Sebagai negara agraris, tentu menjadi ironi apabila kita masih bergantung pada impor untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan maupun sarana produksi pertanian,” ujarnya.

Meski demikian, Trobos mengapresiasi langkah-langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilainya aktif melakukan berbagai terobosan untuk mendukung agenda ketahanan pangan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah menempatkan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Trubus menilai selama ini petani masih lebih sering menjadi pihak yang menerima dampak kebijakan daripada dilibatkan dalam proses penyusunannya.

Ia mencontohkan persoalan distribusi pupuk bersubsidi, mekanisme penentuan rendemen tebu, hingga berbagai regulasi lain yang menurutnya masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.

“Kedaulatan pangan adalah menjadikan petani sebagai subjek atau pelaku utama di dunia pertanian, bukan hanya sebagai objek kebijakan seperti yang selama ini banyak dirasakan petani,” tegas Truobos.

Menurutnya, setiap regulasi yang berkaitan dengan sektor pangan seharusnya disusun dengan mengutamakan kepentingan petani agar mereka memperoleh kepastian berusaha, perlindungan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Sebagai Direktur Utama PT Trobos Jaya Makmur, Trobos menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pupuk harus menjadi perhatian utama pemerintah karena persoalan tersebut masih menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi petani di berbagai daerah.

Ia optimistis, apabila persoalan pupuk, regulasi, dan keberpihakan terhadap petani dapat diperbaiki, maka program ketahanan pangan yang tengah dijalankan pemerintah akan berkembang menjadi kedaulatan pangan yang sesungguhnya.

Menurut Trubus, keberhasilan membangun kedaulatan pangan akan menentukan kekuatan bangsa dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kedaulatan pangan adalah bentuk kedaulatan negara. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga kemandirian bangsa,” pungkas Trobos Suparno. (Mun)