Purbaya: Subsidi Motor Listrik Resmi Meluncur September

AKTUALITAS.ID – Kabar baik bagi pemburu kendaraan ramah lingkungan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan bahwa gelontoran insentif motor listrik akan mulai bergulir pada September mendatang. Keputusan ini diambil untuk segera mengeksekusi perintah Presiden Prabowo Subianto yang diumumkan dalam pidato tahunan di DPR Jumat lalu.

“Harusnya sih September sudah jalan itu subsidi motor listriknya, akan cepat ya,” tegas Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Kecepatan eksekusi ini menjadi krusial menyusul target ambisius yang dicanangkan Prabowo, yakni insentif bagi perusahaan yang mampu memproduksi 1 juta motor listrik. Namun, terdapat syarat mutlak: perusahaan tersebut wajib berbadan hukum Indonesia dan melakukan produksi di dalam negeri.

Meskipun Menkeu Purbaya optimistis dengan timeline September, pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menunjukkan adanya potensi hambatan teknis. Agus menyatakan program senilai Rp5 juta per unit tersebut masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait.

“Kita tunggu PMK-nya,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurut Agus, Kemenperin selaku kementerian teknis telah menyiapkan semua aspek pelaksanaan program, namun roda birokrasi harus menunggu lampu hijau dari Kemenkeu.

Fakta mengejutkan terungkap dari pernyataan Purbaya yang mengaku belum ada komunikasi langsung dari Agus terkait regulasi terbaru ini. Hal ini menimbulkan kesan kurang solidnya koordinasi antardua kementerian kunci tersebut di awal pemerintahan baru.

Menkeu Purbaya menegaskan akan mengambil inisiatif untuk memecah kebuntuan komunikasi ini. “Dia (Agus) belum bicara sama saya. Nanti saya datangi dia,” ujar Purbaya dengan nada tegas.

Hingga saat ini, daftar merek motor listrik yang berhak menerima insentif masih dalam tahap pembahasan intensif. Tim gabungan dari Kementerian Perindustrian, Danantara Indonesia, dan Kementerian Keuangan tengah menyusun daftar tersebut agar tepat sasaran sesuai visi Presiden Prabowo. (Bowo/Mun)