Eddy Soeparno: RI Bisa Jadi Raja Energi Bersih Dunia

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan nasional Indonesia.

Menurut Eddy, dampak perubahan iklim kini semakin nyata melalui meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, ancaman terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air, hingga kerugian ekonomi yang paling besar dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan.

“Ketahanan iklim adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita berbicara tentang perlindungan terhadap pangan, air, wilayah, dan keselamatan rakyat. Karena itu, aksi iklim harus menjadi agenda pembangunan nasional yang terintegrasi dan berkeadilan,” kata Eddy saat membuka Forum Investasi Iklim dalam rangkaian Bali Climate Week 2026, Rabu (14/10/2026).

Di tengah ancaman perubahan iklim tersebut, Eddy melihat Indonesia justru memiliki peluang besar untuk menjadikan agenda iklim sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia tercatat memiliki potensi energi terbarukan mencapai sekitar 3.600 gigawatt, termasuk potensi energi surya sebesar 3.286 gigawatt yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

Besarnya selisih antara potensi dan realisasi pemanfaatan energi bersih tersebut, kata Eddy, harus dijawab melalui kebijakan yang konsisten, kepastian regulasi, serta iklim investasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor global.

“Indonesia memiliki sumber daya yang besar untuk mengembangkan energi bersih. Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi proyek konkret yang layak secara ekonomi, siap secara regulasi, dan menarik bagi investor,” ujarnya.

Eddy juga mengingatkan bahwa pencapaian target iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Kebutuhan investasi untuk mendukung transisi energi dan agenda iklim dinilai jauh melampaui kapasitas APBN maupun APBD.

Berdasarkan dokumen Second NDC, kebutuhan investasi Indonesia pada periode 2031-2035 diperkirakan mencapai 472,6 miliar dolar AS. Angka fantastis tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan dunia usaha, lembaga keuangan, dan investor internasional dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon.

Untuk menjawab tantangan itu, Eddy mendorong penguatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), perluasan akses pendanaan internasional, penyiapan proyek transisi energi di daerah, hingga penguatan integritas pasar karbon nasional.

Dari sisi regulasi, ia juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), serta revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan guna menciptakan kepastian hukum bagi investor.

“Investasi iklim membutuhkan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas. Karena itu, penguatan regulasi harus berjalan beriringan dengan upaya membuka ruang investasi dan memastikan manfaat transisi energi dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Eddy menambahkan, agenda iklim tidak boleh berhenti pada target dan deklarasi semata. Menurutnya, seluruh komitmen yang telah disepakati harus diterjemahkan menjadi proyek nyata yang dapat dibiayai, menarik investasi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Bali Climate Week harus menjadi ruang untuk mempertemukan komitmen dengan langkah nyata. Kita perlu memastikan bahwa agenda iklim tidak berhenti pada target dan deklarasi, tetapi diterjemahkan menjadi proyek yang dapat dibiayai, investasi yang terealisasi, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Mun)