PDIP Usulkan Prabowo Tambah Bansos dan Subsidi Untuk Mitigasi Kenaikan PPN 12%

AKTUALITAS.ID – Menanggapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengusulkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan kelas menengah. Said, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, menyampaikan masukan ini sebagai bagian dari upaya untuk melindungi lapisan masyarakat yang rentan.

“Saya sudah menyampaikan kepada publik pada 8 Desember 2024 agar pemerintah melakukan mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah,” ungkap Said dalam pernyataan resminya, Selasa (24/12/2024).

Said mengusulkan setidaknya sembilan kebijakan yang dapat membantu mengurangi beban masyarakat. Pertama, penambahan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos), termasuk memperluas jumlah penerima manfaat untuk rumah tangga hampir miskin atau rentan miskin, serta memastikan program tepat sasaran dan tepat waktu.

Kedua, Said mendorong pemerintah untuk memperluas subsidi BBM, LPG, dan listrik hingga mencakup rumah tangga menengah. “Termasuk pengisian BBM bersubsidi untuk pengemudi ojek online dan kelompok menengah bawah,” jelasnya.

Ketiga, perluasan subsidi transportasi umum untuk wilayah-wilayah dengan moda transportasi massal, terutama di kota-kota besar. Keempat, dia juga meminta subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, termasuk rumah tipe 45 dan rumah susun.

Selain itu, Said mengusulkan peningkatan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah. Pemerintah juga diminta untuk melakukan operasi pasar rutin untuk mengendalikan inflasi dan menjaga harga komoditas pangan.

Keenam, Said mendorong agar pemerintah meningkatkan penggunaan produk UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah, dengan target setidaknya 50% dari total belanja.

Selanjutnya, dia meminta adanya program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah yang terdampak, serta memastikan bahwa kebijakan ini terintegrasi dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terakhir, Said menekankan pentingnya pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting, dengan target menjadi nol persen dan di bawah 15% pada tahun 2025.

Usulan-usulan ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan PPN yang akan berlaku pada 2025 dan memastikan bahwa dampaknya tidak merugikan golongan yang paling membutuhkan bantuan. (Enal Kaisar)