MBG Wujud Pemenuhan HAM, Natalius Pigai: Program Prabowo untuk Rakyat Sehat dan Pintar

AKTUALITAS.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang wajib dilakukan negara untuk rakyatnya. Pigai menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara, terutama yang kurang mampu, mendapatkan akses pangan bergizi demi kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

“MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar,” ujar Pigai dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Pigai menjelaskan lebih lanjut bahwa rakyat yang sehat dan pintar adalah esensi dasar sebuah negara yang kuat. Konstitusi Indonesia juga mengamanatkan bahwa harta negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, yang mana salah satunya adalah melalui program MBG ini.

Menurut Pigai, program MBG dilahirkan dari pemikiran dan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto yang menyadari pentingnya peningkatan kualitas hidup rakyat. Ia juga menekankan bahwa MBG adalah bagian dari upaya mencapai target Indonesia yang lebih maju dan mandiri pada 2045, di mana sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten menjadi prioritas utama.

Menanggapi demo penolakan program MBG yang terjadi di Papua, Pigai menyampaikan bahwa hal itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan dalam akses pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Pigai mengusulkan agar pemerintah daerah dan sektor swasta bisa berkolaborasi dalam pembiayaan program MBG untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah Papua.

“Pendidikan di Papua adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun perusahaan yang ada di sana. Kami akan berbagi anggaran untuk itu,” ungkap Pigai.

Selain itu, Pigai menilai bahwa program MBG di Papua perlu dikelola dengan memperhatikan kearifan lokal. Oleh karena itu, Pigai mengusulkan agar program tersebut bisa dikelola oleh gereja, masjid, dan kelompok masyarakat seperti mama-mama Papua, dengan pengawasan dari ahli gizi untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan.

“MBG di Papua harus berbasis kearifan lokal, karena kondisi sosial di sana berbeda dengan daerah lainnya,” ujarnya.

Pigai meyakini bahwa program MBG berhak untuk diterima oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, termasuk masyarakat Papua. (Mun/ Yan Kusuma)