Ketua DPR Tegaskan Pungli ‘Uang Pensiun Guru’ di Sekolah Harus Dihentikan

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menunjukkan ketegasannya terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Sorotan tajam kali ini tertuju pada dugaan pungli yang terjadi di SMA Negeri 4 Medan, di mana siswa dikabarkan diminta iuran sebesar Rp 50 ribu untuk biaya pensiun lima orang guru.

Kabar ini mencuat dan viral di media sosial, menampilkan seorang siswa yang tengah mengumpulkan iuran dari teman-temannya atas perintah seorang guru. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa setiap guru yang akan memasuki masa pensiun dijanjikan mendapatkan Rp 10 juta yang berasal dari hasil pungutan siswa tersebut.

Menanggapi hal ini, Puan Maharani dengan nada tegas menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus bersih dan transparan dari segala bentuk pungutan liar. Ia menekankan bahwa fokus utama sekolah seharusnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran, bukan semata-mata mencari keuntungan finansial (money oriented).

“Anak-anak kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas dari beban biaya yang tidak semestinya. Kita ingin generasi penerus bangsa ini tumbuh cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan tanpa harus dipusingkan dengan praktik-praktik pungli yang jelas-jelas merusak sistem pendidikan,” ujar Puan dengan penuh keprihatinan, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa kualitas pendidikan yang baik hanya dapat terwujud jika ada integritas dan profesionalisme dari semua pihak, mulai dari pemerintah, pihak sekolah, hingga masyarakat. Kasus iuran tidak resmi seperti ini, menurutnya, adalah bukti bahwa masih ada masalah dalam tata kelola pendidikan yang harus segera dibenahi.

“Praktik pengumpulan dana secara tidak resmi, meskipun mungkin ada yang menganggapnya sebagai tradisi, tetap tidak bisa dibenarkan. Ini adalah pungli dan harus dihentikan,” tegas Puan.

Puan mengingatkan bahwa pungli di sekolah bukanlah masalah sepele. Dampaknya bisa sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas pendidikan, hilangnya kepercayaan publik, hingga potensi terjadinya diskriminasi dan normalisasi praktik yang salah ini.

“Pendidikan itu harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai orientasi pada uang justru menggerus nilai-nilai luhur pendidikan yang seharusnya kita jaga,” imbuhnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Puan mendesak Pemerintah untuk segera memperketat pengawasan terhadap segala bentuk pungutan di sekolah. Ia juga meminta agar aturan yang jelas terkait hal ini ditegakkan dan sanksi tegas diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar. Tak hanya itu, Puan juga menekankan pentingnya independensi komite sekolah agar tidak terlibat dalam praktik pungutan liar.

Puan juga meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam memastikan sekolah-sekolah di wilayahnya terbebas dari praktik pungli. Menurutnya, masalah ini juga mencerminkan bagaimana tata kelola pendidikan di tingkat daerah berjalan.

“Jangan sampai ada lagi siswa yang menjadi korban dan terbebani secara finansial akibat lemahnya pengawasan. Pemerintah daerah harus segera turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Mengakui bahwa masalah pungli di sekolah bukanlah isu baru, Puan meminta agar pengawasan dilakukan secara berlapis dan jalur pengaduan bagi masyarakat dibuka seluas-luasnya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

“Kepala daerah juga harus terus melakukan evaluasi melalui dinas terkait. Karena praktik pungli di sekolah ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan terjadi di berbagai daerah,” tutur Puan.

“Pengawasan yang lebih ketat, termasuk dengan membuka jalur pengaduan yang mudah diakses masyarakat, adalah langkah krusial untuk memutus mata rantai praktik pungli di dunia pendidikan kita,” pungkas Puan dengan harapan agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas. (Mun/Ari Wibowo)