DPR Komisi X Siap Kawal Pendidikan Dasar Gratis untuk Negeri dan Swasta

AKTUALITAS.ID – Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar gratis di seluruh Indonesia, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan langkah konkret untuk mewujudkan kebijakan ini secara berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya reformasi alokasi anggaran pendidikan dengan optimalisasi dana sebesar 20% dari APBN, sesuai amanat UUD 1945, serta realokasi dana dari proyek-proyek non-urgent.

Hetifah menyarankan agar pemerintah memperluas dan meningkatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk memastikan penyaluran tepat waktu dan memberikan subsidi penuh kepada sekolah swasta berbiaya rendah, serta pengawasan ketat terhadap sekolah swasta premium yang tetap memungut biaya tambahan. Ia juga menekankan perlunya harmonisasi regulasi antara putusan MK, UU Sisdiknas, dan Peraturan Pemerintah terkait pendanaan pendidikan, serta penguatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan dan pengalokasian dana.

Langkah strategis yang diusulkan meliputi pelaksanaan secara bertahap, mulai dari sekolah swasta berbiaya rendah dan daerah tertinggal, kemudian perluasan secara merata dengan evaluasi berkala. Meski bantuan dana BOS selama ini ada, Hetifah menilai nominalnya masih kurang dan perlu ditambah secara signifikan, termasuk peran APBD daerah.

Dengan revisi UU Sisdiknas yang sedang berlangsung, Komisi X berkomitmen mengawal implementasi kebijakan ini agar tidak sebatas kebijakan populis, tetapi menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa. Putusan MK ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat pendidikan Indonesia demi masa depan yang lebih cerah. (Ari Wibowo/Mun)