Sahroni Sindir Ijazah Palsu? PSI: Sindirannya Tak Tepat

AKTUALITAS.ID – Candaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, yang menyinggung soal nilai akademik jeblok dan ijazah palsu di depan para mahasiswa memicu reaksi panas. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, secara terang-terangan menyentil balik pernyataan tersebut dan menilainya sebagai sindiran yang sangat tidak pantas (tidak proper).

Momen kontroversial ini terjadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi III DPR dan mahasiswa Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) yang membahas RUU Perampasan Aset pada Senin (26/10/2026).

Berawal dari Sahroni yang bertanya soal cita-cita para mahasiswa. Ketika ada yang menjawab ingin menjadi presiden, Sahroni langsung merespons dengan petuah agar tak hanya mengandalkan nilai akademik tinggi di kampus. Ia sesumbar dengan nilainya yang hanya 6,6 namun bisa menjadi pejabat, dibandingkan orang bernilai 9 tapi tidak sukses.

Lebih lanjut, Sahroni melempar kalimat yang akhirnya menjadi sorotan tajam: “Ijazah tidak jadi level utama. Tapi ijazah perlu, jangan sampai ada ijazah palsu.”

Menanggapi guyonan tersebut, Bestari Barus mengaku gagal paham dengan arah pembicaraan Sahroni. “Semakin saya baca tulisan itu, semakin saya dengar itu, semakin saya tidak paham apa isinya, begitu. Dan arahnya, gitu lho,” sentil Bestari, Selasa (27/10/2026). Ia juga menegaskan bahwa kalaupun hal itu dimaksudkan sebagai sindiran, cara penyampaiannya dinilai sangat tidak pada tempatnya.

Meski isu ijazah palsu sering dikaitkan dengan narasi politik tertentu, Bestari menegaskan PSI sama sekali tidak merasa tersinggung karena partainya tidak disebut secara langsung. Sebaliknya, ia justru memprovokasi bahwa para mahasiswa di forum itulah yang seharusnya merasa direndahkan.

“Dengan merendahkan atau menyetarakan dia dengan kalau angkanya 6,6 ya nggak boleh jadi presiden. Siapa bilang begitu kan? Kan nggak ada aturan itu juga,” tegas Bestari.

Polemik ini memantik perdebatan publik soal etika komunikasi pejabat di ruang resmi. Prestasi akademik mungkin bukan jaminan kesuksesan mutlak, namun keaslian sebuah ijazah adalah tolok ukur integritas dan kejujuran yang tak bisa ditawar, apalagi dijadikan bahan guyonan semata. (Bowo/Mun)