Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong: Prabowo Singkirkan Bayang-Bayang Jokowi?

AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan pengampunan hukum kepada dua tokoh politik nasional: mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Tom mendapatkan abolisi, sementara Hasto menerima amnesti. Keputusan ini menuai beragam tanggapan dari kalangan pengamat politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai langkah ini sebagai manuver politik yang menunjukkan semakin menguatnya posisi Prabowo sekaligus melemahnya pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di lingkar kekuasaan.

“Baik Tom Lembong maupun Hasto adalah figur yang dikenal berseberangan dengan Jokowi. Dengan memberi pengampunan kepada keduanya, Prabowo seolah memberi sinyal kuat bahwa pengaruh Jokowi kini tak lagi dominan,” ujar Dedi saat dihubungi, Sabtu (2/8/2025).

Menurutnya, keputusan ini akan berdampak pada dinamika di internal kabinet Merah Putih. Dedi memprediksi akan terjadi pergeseran sikap dari menteri dan elite partai politik yang sebelumnya loyal terhadap Jokowi.

“Para tokoh yang selama ini menjaga hubungan dengan Jokowi akan berpikir ulang. Ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo ingin membentuk lingkar kekuasaan yang lebih solid dan sepenuhnya di bawah kontrolnya,” tambahnya.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa). Ia melihat langkah ini sebagai wujud semangat inklusif dan komitmen Prabowo untuk menyatukan berbagai kelompok demi stabilitas nasional.

“Sejak awal, semangat Pak Prabowo adalah merangkul semua pihak. Kalau elite politik bisa bersatu, maka pembangunan juga akan berjalan lebih baik. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjaga harmoni nasional,” kata Hensa.

Menurut Hensa, merangkul kelompok Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto justru memperkuat narasi Prabowo sebagai pemimpin semua golongan, bukan hanya satu kubu politik.

Pengampunan terhadap dua tokoh politik berbeda kubu ini jelas mengandung dimensi politik yang kuat. Namun di sisi lain, langkah tersebut juga bisa dibaca sebagai bentuk rekonsiliasi dan upaya meredam polarisasi yang telah lama membelah elite nasional.

Apakah ini menjadi awal dari babak baru pemerintahan yang lebih inklusif di bawah Prabowo, atau justru konsolidasi kekuasaan semata? Waktu yang akan menjawabnya.(ARI WIBOWO/DIN)