Pengamat Intelijen: Soliditas Aparat Keamanan Diuji dalam Menghadapi Demonstrasi yang Bergeser

AKTUALTIAS.ID – Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak Jumat (29/8/2025) terus meluas dan berujung ricuh di berbagai daerah. Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar.

“Kita punya pengalaman panjang bagaimana demonstrasi berujung pada kerusuhan dan penghilangan nyawa. Jangan sampai ini terulang,” ujar Simon, sapaan akrabnya, Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa arah demonstrasi mulai bergeser dari tuntutan publik ke agenda yang berpotensi membenturkan masyarakat dengan aparat negara. Ia menilai, jangan sampai aspirasi rakyat justru ditunggangi kepentingan elite politik.

Simon menguraikan setidaknya empat hal yang memperkuat indikasi tersebut. Pertama, kebijakan fiskal dan pajak yang semakin menekan ekonomi rakyat, termasuk pengurangan dana bagi hasil (DBH) daerah. Kedua, tuntutan demonstrasi yang dinilai terlalu umum, seperti pembubaran DPR, sehingga mudah digeser ke isu lain. Ketiga, respons pejabat publik yang normatif tanpa solusi konkret. Keempat, potensi benturan antara demonstran dengan aparat yang kian tinggi.

“Sekarang isunya sudah bergeser, dari DPR ke Polri. Ada upaya mendelegitimasi peran Polri, padahal akar persoalan ada pada kebijakan pemerintah dan legislatif,” ujarnya.

Ia menyerukan kepada aparat keamanan, khususnya Polri dan TNI, untuk tetap solid dan cerdas dalam menghadapi situasi di lapangan. “Tetap solid, jangan sakiti rakyat. Konsolidasikan informasi intelijen secara akurat dan proporsional,” tegas Simon.

Selain itu, Simon meminta Polri segera melakukan penyelidikan transparan atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas tertabrak saat demonstrasi. “Polri harus berani evaluasi SOP dan menindak tegas oknum yang melanggar,” tambahnya.

Simon menegaskan, Indonesia tidak boleh terjebak pada skenario kerusuhan seperti yang pernah melanda Myanmar atau Thailand. “Aparat pertahanan dan keamanan harus menjaga soliditas dan sinergisitas. Respons keresahan publik dengan kebijakan yang aspiratif, jangan perlakukan rakyat dengan bodoh,” pungkasnya. (Ari Wibowo/Mun)