PKB: Demokrasi Butuh Penyederhanaan Partai

AKTUALITAS.ID – Wacana lonjakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga 7% yang berpotensi menyapu bersih partai-partai kecil dari Senayan mendapat dukungan penuh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, menegaskan langkah penyederhanaan ini bukanlah alat pembunuh demokrasi, melainkan “obat keras” untuk menyehatkan pelembagaan politik di Indonesia.

Pernyataan tajam tersebut dilontarkan Syaiful usai mengukuhkan pengurus DPC PKB Kabupaten Bekasi di Cikarang Utara, Sabtu (3/10/2026). Menurutnya, sistem multipartai yang terlalu terfragmentasi justru membuat mesin politik berjalan lambat dan tidak efektif.

“Semangatnya kita butuh penyederhanaan partai supaya demokrasi kita lebih sehat. Opsi kenaikan menjadi 5%, 6%, hingga 7% adalah bagian dari agenda penyederhanaan sistem kepartaian yang sudah tertunda sangat lama,” tegas Syaiful.

Selain mendesak perombakan arsitektur partai di tingkat nasional, PKB juga membunyikan alarm terkait ancaman pragmatisme di kalangan pemilih muda. Mengingat besarnya proporsi generasi muda dalam struktur pemilih Indonesia, partai dituntut memutar otak merancang strategi baru yang lebih berbobot.

Syaiful menolak keras pendekatan politik transaksional jangka pendek demi meraup suara anak muda. Ia menginstruksikan kadernya untuk mengisi preferensi Gen Z dan milenial dengan agenda politik yang murni ideologis dan berorientasi masa depan. Pendekatan adu gagasan yang substantif ini diklaim menjadi senjata rahasia PKB untuk mengunci loyalitas pemilih muda secara permanen.

Sejalan dengan ambisi di tingkat nasional, PKB Jabar mematok target ekspansif di daerah pemilihannya. Syaiful menargetkan lonjakan kursi yang signifikan di tingkat DPRD Kabupaten, Provinsi, hingga DPR RI.

Khusus untuk Kabupaten Bekasi, PKB memasang harga mati: merebut posisi pimpinan DPRD. Jabatan strategis ini dinilai mutlak didapatkan agar seluruh aspirasi masyarakat yang diserap kader tidak sekadar menjadi janji manis kampanye, melainkan dieksekusi langsung melalui palu legislatif. (Kusuma/Mun)