BRIN Sebut Reformasi Polri Mendesak Fokus pada Perubahan Mentalitas dan Akuntabilitas

AKTUALITAS.ID – Wacana reformasi institusi Polri kembali mengemuka. Namun, Peneliti Ahli Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan agar proses ini tidak dimulai dari nol, melainkan fokus pada evaluasi komprehensif dan perubahan budaya yang mendasar.

Hal itu diungkapkan oleh Sarah Nuraini Siregar, Ketua Tim Fungsi Hankam, Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, dan Hankam BRIN. Menurutnya, wacana pembentukan tim baru untuk mengkaji reformasi Polri harus mempertimbangkan sejarah panjang dan berbagai kajian yang telah ada selama dua dekade terakhir.

“Reformasi Polri bukan dimulai dari nol, melainkan perlu evaluasi mendalam atas kajian dan implementasi yang sudah ada,” ujar Sarah saat dihubungi, Selasa (21/10/2025).

Sarah memaparkan, sudah terdapat banyak rujukan penting, mulai dari Buku Biru Reformasi Polri (1999), Kajian Reformasi Polri LIPI (2010–2014), Kajian Cepat Reformasi Polri oleh Setwapres (2011–2012), hingga kajian Setara Institute.

“Yang diperlukan sekarang bukanlah membentuk tim untuk membuat kajian baru yang mengulangi hal yang sama, tetapi mengevaluasi apa yang sudah dilakukan,” tegasnya.

Ia menambahkan, tim reformasi yang akan datang seharusnya berfokus menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana hasil reformasi telah tercapai, dan apa yang masih menjadi kegagalan atau hambatan struktural.

Sarah menekankan, tantangan utama yang teridentifikasi dari berbagai kajian adalah reformasi budaya institusional (cultural reform). Ini adalah aspek fundamental yang harus menjadi prioritas.

“(Yaitu) perubahan mentalitas dan pola kerja dari model militeristik–komando menuju pelayanan publik yang profesional dan menghormati hak asasi manusia,” jelas Sarah.

Selain budaya, aspek akuntabilitas dan supervisi juga menjadi sorotan tajam. Sarah menilai perlu ada penguatan mekanisme pengawasan internal seperti Propam, serta pengawasan eksternal yang lebih efektif oleh Kompolnas, DPR, dan masyarakat sipil.

“Sistem pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran harus transparan dan tegas,” terangnya.

Untuk jangka panjang, ia juga menyoroti pentingnya reformasi pada aspek rekrutmen dan pendidikan anggota Polri. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dibangun sejak proses seleksi hingga pembinaan karier untuk menciptakan Polri yang profesional dan berintegritas.

“Reformasi yang berkelanjutan hanya bisa terwujud bila evaluasi dilakukan secara jujur dan komprehensif. Kita perlu keberanian untuk mengakui apa yang berhasil dan apa yang gagal,” pungkas Sarah. (Ari Wibowo/Mun)