Eddy Soeparno: Ketahanan Energi Mutlak Jadi Prioritas Nasional

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa ketahanan energi (energy security) harus menjadi fondasi utama dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, termasuk dalam pelaksanaan program transisi energi ke depan.

Menurut Eddy, meningkatnya kebutuhan energi nasional yang dibarengi dengan masih tingginya ketergantungan impor menjadikan ketahanan energi sebagai bagian penting dari ketahanan nasional yang tidak bisa diabaikan.

Hal tersebut disampaikan Eddy dalam Diskusi Terbatas Tim Energi Bimasena bersama Wakil Ketua MPR RI yang digelar di The Bimasena, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Diskusi tersebut dihadiri para pimpinan dan analis energi dari The Bimasena Forum.

“Forum seperti Bimasena Club sangat penting untuk menghimpun berbagai masukan, termasuk kritik, agar kebijakan energi nasional dapat disusun secara lebih komprehensif,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menekankan pentingnya transparansi dan keterusterangan dalam diskursus kebijakan energi. Menurutnya, dialog yang terbuka akan memperkaya perspektif sekaligus mendukung program-program energi yang saat ini menjadi prioritas nasional.

Secara global, Eddy menjelaskan bahwa batu bara masih menjadi sumber energi paling dominan dengan kontribusi sekitar 35 persen, meski angka tersebut merupakan yang terendah dalam 50 tahun terakhir. Sementara itu, gas bumi masih menyumbang sekitar 20 persen dalam bauran energi dunia.

Namun, Eddy menilai proses transisi energi global saat ini berlangsung secara tidak teratur (disorderly). Di satu sisi, penggunaan energi fosil masih meningkat, sementara di sisi lain pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin juga tumbuh pesat.

“Kita perlu melihat apakah yang terjadi sekarang benar-benar transisi energi, atau hanya sekadar penambahan alternatif energi baru,” kata Wakil Ketua Umum PAN tersebut.

Eddy juga menyoroti kuatnya pengaruh geopolitik global terhadap kebijakan energi dunia. Banyak negara kini lebih memprioritaskan kebutuhan energi domestik dibandingkan kerja sama multilateral, sehingga isu ketahanan energi menjadi tema besar secara global.

Dalam paparannya, Eddy mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi transisi energi Indonesia hingga 2040 diperkirakan mencapai 263 miliar dolar AS, dengan sekitar 190 miliar dolar AS dibutuhkan hingga 2034. Besarnya kebutuhan investasi ini menjadi tantangan tersendiri di tengah persaingan global dalam teknologi, bahan baku, sumber daya manusia, hingga pendanaan energi terbarukan.

Karena itu, Eddy menekankan agar pengembangan energi terbarukan di Indonesia juga diarahkan untuk mendorong industrialisasi dalam negeri, seperti industri panel surya, kabel, dan turbin, sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain aspek industri, Eddy juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan untuk menarik investasi di sektor energi, termasuk minyak dan gas bumi (migas). Ia mengingatkan bahwa fragmentasi perizinan serta lemahnya koordinasi antar lembaga kerap menjadi hambatan dalam percepatan eksplorasi sumber-sumber migas nasional.

Ke depan, pemerintah bersama DPR tengah menyiapkan sejumlah regulasi strategis, antara lain revisi Undang-Undang Migas, penyelesaian RUU Energi Baru dan Terbarukan, revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan, serta penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim.

Di akhir paparannya, Eddy menegaskan bahwa transisi energi di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi nasional, baik dari sisi kemampuan pembiayaan, kebutuhan masyarakat, maupun pemerataan akses listrik.

“Apapun yang kita lakukan dalam proses transisi energi, kita harus menyeimbangkan antara biaya dan dampak iklim, serta memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga,” pungkas Eddy. (Mun)