Survei Kepuasan Publik Prabowo Tembus 79,9%, Eddy Soeparno: Kebijakan Sudah On The Right Track

AKTUALITAS.ID – Hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen dinilai sebagai sinyal kuat bahwa arah kebijakan nasional berada di jalur yang tepat.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi mencerminkan kesesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat.

“Tentu ke depan ada berbagai hal yang terus diperbaiki, tapi hasil survei ini membuktikan kebijakan presiden sudah on the right track,” ujar Eddy di Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Eddy menilai capaian tersebut tidak lepas dari kondisi global yang penuh ketidakpastian. Tantangan ekonomi dunia, konflik geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas menjadi faktor yang turut memengaruhi dinamika nasional.

Dalam situasi tersebut, stabilitas kebijakan dan kejelasan arah pembangunan menjadi faktor penting yang mendapat apresiasi masyarakat. Menurutnya, publik merespons positif langkah pemerintah yang dinilai konsisten menjaga stabilitas sekaligus memperkuat perlindungan sosial.

Eddy juga menyoroti pendekatan pembangunan inklusif yang digaungkan Presiden Prabowo melalui prinsip no one is left behind. Pendekatan ini bertujuan memastikan pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini kurang terakses.

Salah satu program yang mendapat respons positif adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai relevan dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

“Komitmen beliau untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup ini harus didukung penuh,” tegas Eddy.

Selain itu, perhatian terhadap akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

Menurut Eddy, hak atas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bukan sekadar kebijakan populis, melainkan amanat konstitusi yang wajib dijaga keberlanjutannya.

Ia menekankan bahwa hasil survei kepuasan publik tidak hanya dipahami sebagai angka statistik, melainkan juga sebagai umpan balik untuk penyempurnaan kebijakan.

“Ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, pemerintah diharapkan terus menjaga konsistensi kebijakan, memperkuat efektivitas program sosial, serta memastikan pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan. (Mun)