Konflik Iran Memanas, Hilmy Muhammad: Dunia Tak Boleh Dikuasai Logika Perang

AKTUALITAS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, meminta hukum internasional ditegakkan tanpa tunduk pada kepentingan geopolitik di tengah eskalasi konflik militer Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pasalnya, penggunaan kekuatan bersenjata berisiko meruntuhkan stabilitas global dan memukul negara berkembang seperti Indonesia.

“Hukum internasional tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik. Ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanya politik kekuatan,” ujar senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, jika logika senjata mengalahkan diplomasi, stabilitas global terancam runtuh. Negara berkembang, kata dia, akan membayar harga paling mahal akibat lonjakan harga energi dan tekanan ekonomi.

“Jika diplomasi buntu lalu diganti serangan militer, dunia sedang bergerak mundur. Keamanan tidak lahir dari bom, tetapi dari kesepakatan yang menghormati kedaulatan,” tegasnya.

Ia menila, konflik di Timur Tengah bukan sekadar persoalan regional. Kawasan tersebut merupakan jalur strategis energi dunia. Gangguan distribusi minyak berpotensi memicu kenaikan harga energi global, berdampak pada inflasi dan beban subsidi negara berkembang.

Hilmy juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia meminta mekanisme internasional dijalankan secara konsisten jika terjadi dugaan pelanggaran Piagam PBB, tanpa memandang kekuatan suatu negara.

“PBB jangan hanya mengecam. Dewan Keamanan bisa menjatuhkan resolusi penghentian serangan, embargo senjata, pembatasan ekonomi, hingga membawa pelanggaran itu ke mekanisme hukum internasional. Jika hanya diterapkan pada negara lemah, PBB kehilangan legitimasi moral,” ujarnya.

Ia mengatakan, kebuntuan Dewan Keamanan akibat hak veto tidak bisa dijadikan alasan pembiaran. Reformasi struktur global, menurut dia, menjadi kebutuhan mendesak jika veto terus melumpuhkan keadilan.

Di sisi lain, Hilmy mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomatik yang lebih aktif. Indonesia dinilai memiliki posisi strategis sebagai anggota aktif PBB dan terlibat dalam berbagai inisiatif perdamaian.

“Indonesia tidak cukup hanya menawarkan diri sebagai mediator. Apakah kita berani menyampaikan sikap tegas ketika hukum internasional dilanggar oleh negara kuat?” kata dia.

Hilmy berharap diplomasi Indonesia menghasilkan dampak strategis bagi perdamaian dunia, bukan sekadar capaian ekonomi. Ia menyinggung peran Soekarno dalam membangun solidaritas non-blok di tengah rivalitas adidaya.

“Dunia tidak boleh dibiarkan berjalan dengan logika perang. Jika hukum kalah oleh kepentingan geopolitik, yang muncul justru ketidakpastian global,” ujar Hilmy.

Ia menilai konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menjadi ujian serius bagi tata dunia. Respons lembaga global yang adil dan konsisten dinilai krusial untuk menjaga legitimasi hukum internasional dan mencegah eskalasi lebih luas. (Yan Kusuma)