NasDem: Kebijakan WFH PNS Harus Terukur

AKTUALITAS.ID – Usulan agar aparatur sipil negara (PNS) bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) mendapat tanggapan dari Fraksi Partai NasDem di DPR.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengapresiasi gagasan yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut.

Menurutnya, kebijakan WFH bagi PNS bisa menjadi salah satu langkah untuk menghemat konsumsi BBM di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah.

“Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut dalam rangka efisiensi BBM. Apalagi beberapa hari lagi kita akan menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi,” kata Ujang kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Meski demikian, Ujang menilai pemerintah perlu menyiapkan desain kebijakan yang jelas dan terukur apabila wacana WFH bagi PNS benar-benar diterapkan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menghitung secara rinci potensi penghematan BBM yang dapat dihasilkan dari kebijakan tersebut.

“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira perlu dibuat desain yang jelas dan terukur,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal meskipun sebagian aparatur bekerja dari rumah.

Ujang juga menilai pemerintah perlu menentukan instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Hal ini penting mengingat jumlah aparatur sipil negara di Indonesia cukup besar.

Menurutnya, tidak semua lembaga dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh karena sebagian layanan bersifat langsung kepada masyarakat.

“Karena instansi dan kementerian banyak, dengan jumlah PNS yang besar, perlu ditentukan instansi mana saja yang bisa menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu tertentu,” jelasnya.

Dengan perencanaan yang matang, menurut Ujang, pemerintah dapat melihat secara jelas seberapa besar potensi penghematan BBM yang bisa dicapai dari kebijakan tersebut tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. (Bowo/Mun)