DPR Setuju Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

AKTUALITAS.ID – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan ribuan sepeda motor listrik kepada guru honorer mendapat dukungan dari DPR. Namun, di balik persetujuan tersebut, muncul kritik tajam terhadap proyek pengadaan motor listrik yang sejak awal dinilai tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menegaskan hibah merupakan jalan terbaik agar aset yang telanjur dibeli menggunakan uang negara tidak berakhir mubazir. Meski demikian, ia mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya, Sabtu (20/6).

Menurut Yahya, motor listrik tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur SPPG yang aktivitasnya lebih banyak terpusat di lokasi pelayanan, sehingga kendaraan itu dinilai tidak memiliki urgensi tinggi.

Tak hanya mempertanyakan manfaatnya, Yahya juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun penjelasan mengenai proyek pengadaan motor listrik tersebut. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan sebelumnya dinilai tidak berjalan maksimal.

Ia juga menyoroti proses pengadaan yang dinilai kurang matang. Menurutnya, perusahaan penyedia kendaraan disebut belum memiliki jaringan dealer dan layanan purna jual yang memadai. Bahkan, Yahya mengaku ikut menyoroti adanya indikasi penggelembungan harga (mark-up) dalam proyek tersebut.

Meski demikian, Yahya mengapresiasi langkah Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memilih mengoptimalkan aset yang sudah telanjur dibeli daripada membiarkannya tidak dimanfaatkan.

Sementara itu, Agustina menjelaskan motor listrik tersebut merupakan pengadaan pada periode kepemimpinan BGN sebelumnya. Karena itu, sebelum hibah dilaksanakan, pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung guna memastikan seluruh proses administrasi dan aspek hukumnya berjalan sesuai ketentuan.

“Iya, nanti kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan. Poinnya sebenarnya bukan cuma motor. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, kami ingin dimaksimalkan,” ujar Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen.

Menurut Agustina, evaluasi tidak hanya menyasar motor listrik, tetapi juga berbagai aset lain yang dibeli pada 2025, mulai dari perangkat teknologi informasi, laptop, sistem Internet of Things (IoT), hingga kamera CCTV. Seluruh aset tersebut akan ditelaah agar tetap memberikan manfaat dan tidak menjadi beban keuangan negara.

Rencana hibah kepada guru honorer pun dipandang sebagai salah satu upaya menyelamatkan aset negara yang telah dibelanjakan, sembari menunggu hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait mekanisme pelaksanaannya. (Bowo/Mun)