Penanganan Bencana NTT dan Sumatera, Kementerian PKP Koordinasi Percepat Pembangunan

AKTUALITAS.ID — Penanganan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kawasan Sumatra terus dipercepat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Melalui rapat koordinasi berkala bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kemen PKP memantau kemajuan pembangunan hunian di lapangan agar seluruh bantuan tetap berjalan terbuka, tepat sasaran, dan jujur. Rapat yang dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala BPS Amalia Widyasanti tersebut digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa seluruh langkah di lapangan merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto, di mana penanganan bencana harus bergerak cepat dan tidak berbelit-belit.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lebih cepat dari biasanya. Saudara-saudara kita sedang menderita dan tinggal di pengungsian, jadi kita harus punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Saya minta semua siapkan petugas terbaik, proses lelang dan pengerjaan rumah disegerakan. Jangan berlama-lama membantu rakyat yang sangat membutuhkan,” tegas Menteri PKP usai mengevaluasi progres kerja bersama Kemendagri dan BPS di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dan pendataan kerusakan rumah warga terus bergulir. Sebagaimana aturan yang berlaku, skema bantuan perbaikan mencakup Rp15 juta untuk Rusak Ringan, Rp30 juta untuk Rusak Sedang, dan Rp60 juta untuk Rusak Berat, baik yang dibangun kembali di tanah sendiri (in situ) maupun lokasi relokasi. Kemendagri juga terus menjaga ketepatan data penerima.

“Pemerintah daerah kami minta mendata kerusakan secara detail (by name by address). Selain diusulkan dan ditandatangani Bupati, saya minta ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari sebagai pemeriksaan awal, baru kemudian dicek ulang oleh BPS supaya tidak ada data ganda atau salah hitung kategori kerusakan,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Kepala BPS Amalia Widyasanti memastikan proses verifikasi data lapangan terus diperkuat agar pembangunan rumah warga tetap sasaran.

“BPS membantu memeriksa ulang data-data yang dikirimkan para Bupati dan Wali Kota kepada BNPB secara detail (by name by address). Sambil menunggu data masuk, kami menggunakan data desa dan data sosial ekonomi nasional untuk memetakan wilayah terdampak serta profil warganya, termasuk menyediakan papan informasi (dashboard) bencana,” jelas Kepala BPS Amalia Widyasanti.

Sebagai bagian dari proses pemulihan di Sumatra yang menggunakan skema gotong royong CSR Buddha Tzu Chi, pengerjaan di lapangan menunjukkan perkembangan nyata dari total target 2.603 unit huntap di tiga provinsi. Di Aceh, dari target 1.000 unit di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, sebanyak 480 unit sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada warga, sementara sisa unit lainnya terus dikerjakan menuju target rampung September 2026.

Di Sumatra Utara, dari target 1.103 unit yang tersebar di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Siosar, Tapanuli Tengah, dan Padang Sidempuan, sebanyak 562 unit telah rampung diserahterimakan. Sementara di Sumatra Barat, dari target 500 unit di Kota Padang dan Kabupaten Agam, pengerjaan bertahap terus didorong agar sisa bangunan bisa segera dihuni warga.

Untuk mendukung kelancaran tahap pengerjaan berikutnya, Kemen PKP terus berkoordinasi erat dengan BPKP dan LKPP guna mempercepat proses lelang serta memastikan pengawasan anggaran berjalan ketat.

“Cara kerja harus benar, kualitas bangunan harus bagus, dan bantuan harus tepat sasaran. Ke depan di bawah koordinasi Mendagri dan didukung data BPS, saya yakin kerja kita bisa lebih cepat dan berdaya guna. Kalau ada yang berani korupsi di tengah bencana, itu sangat keterlaluan dan pasti harus dihukum seberat-beratnya,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.