Connect with us

NUSANTARA

APBN NTT 2025 Tembus Rp11,72 Triliun, Belanja Pegawai Jadi Penyerap Terbesar

Aktualitas.id -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Adi Setiawan (kanan). (ANTARA)

AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Belanja Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Mei 2025 mencapai Rp11,72 triliun atau 33,08 persen dari total pagu sebesar Rp35,45 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, dalam keterangan di Kupang, Sabtu (28/6/2025), menjelaskan bahwa realisasi tersebut dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13, serta pembukaan blokir anggaran untuk belanja bantuan sosial dan tunjangan kinerja daerah (TKD).

“Realisasi belanja terbesar terjadi pada belanja pegawai, terutama untuk pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri. Selain itu, belanja barang operasional serta belanja modal untuk infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan turut mendongkrak realisasi,” jelas Adi.

Dari sisi belanja pemerintah pusat, telah terealisasi Rp2,67 triliun atau 27,02 persen dari alokasi. Angka ini turut terdongkrak oleh peningkatan belanja barang dan modal.

Sementara itu, Pendapatan Negara yang masuk melalui APBN di NTT tercatat Rp1,17 triliun, atau sekitar 29,92 persen dari target tahun 2025.

“APBN 2025 terus memainkan peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendukung pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT,” ujar Adi.

Kinerja APBD: PAD Capai Rp758 Miliar

Di sisi lain, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT juga menunjukkan tren positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp758,51 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp5,53 triliun. Sumber pendapatan lainnya yang sah mencapai Rp19,34 miliar.

“Pendapatan transfer masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah dengan kontribusi 86,36 persen, disusul PAD sebesar 12,01 persen, dan sisanya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah,” jelasnya.

Adapun total realisasi belanja daerah sampai dengan Mei 2025 telah mencapai Rp5,14 triliun atau sekitar 16,81 persen dari total pagu anggaran. Belanja Operasi menjadi jenis belanja terbesar dengan realisasi Rp4,40 triliun (19,67 persen), didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai Rp3,56 triliun.

Adi Setiawan menegaskan bahwa fokus APBD 2025 tetap diarahkan pada efisiensi anggaran dan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. (ARI WIBOWO/DIN) 

TRENDING