Ada inkosistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan
OPM yang mencari perhatian dunia internasional dengan menyudutkan pemerintah RI
Pelindungan HAM dan kemanfaatan bagi pemilik inheren data pribadi penting.
Politikus PPP ini meminta pemerintah dapat menjelaskan secara terang atas keberadaan pos baru di KSP
Ini murni masalah hukum, jadi biarkan hukum berjalan
Publik ingin tau kebenaran sesungguhnya
Ferdinand menyayangkan pernyataan Jokowi.
Tanyakan saja ke Sekretariat DPR
Paham terorisme tidak bisa dilakukan sendiri.
Masyarakat diminta tidak membesarkan masalah tersebut.
Pemilihan presiden ada di Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.
"Ini janggal. Tidak layak, ada kantor yang sudah pindah, tapi sewa ruko.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mendesak untuk segera disahkan.
