DPR RI Bentuk Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pembentukan pansus ini merupakan respons atas berbagai temuan yang diidentifikasi oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini oleh pemerintah.

Anggota Pansus Angket Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/7/2024), mengungkapkan bahwa pansus ini diharapkan dapat mengungkap masalah pengalihan kuota haji. Menurut Luluk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh pasal 64 ayat 2, kuota haji khusus seharusnya hanya sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, namun ditemukan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan hingga 50 persen kuota untuk haji khusus.

Luluk juga mengindikasikan adanya pelanggaran undang-undang dan dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. “Kami akan mendalami dan menyelidiki apakah informasi yang kami terima tentang adanya korupsi dalam pengalihan kuota tersebut benar. Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan,” ujar politikus PKB tersebut.

Ia menambahkan bahwa pengalihan kuota tersebut mencederai nilai-nilai keadilan, mengingat panjangnya antrean jemaah haji reguler, khususnya para lansia yang seharusnya bisa diutamakan melalui tambahan kuota yang ada. 

Pembentukan Pansus Angket Haji 2024 disepakati dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/7/2024). Anggota pansus terdiri dari anggota fraksi lintas komisi DPR, bukan hanya dari Komisi VIII yang merupakan mitra Kemenag.

Timwas Haji DPR sebelumnya telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan haji dan menemukan berbagai pelanggaran, termasuk kurang maksimalnya fasilitas bagi jemaah di Tanah Suci. Temuan lainnya adalah adanya penyalahgunaan kuota tambahan oleh pemerintah serta layanan Armuzna yang masih bermasalah dengan kapasitas tenda dan toilet yang over capacity.

Masalah pemondokan dan toilet menjadi perhatian serius, mengingat biaya yang diserahkan jemaah untuk pelaksanaan haji tahun ini bertambah untuk menyesuaikan kebutuhan terkait pemondokan, katering, dan transportasi. 

Pansus Angket Haji dibentuk untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji. “Kami ingin membangun ekosistem haji yang lebih baik, transparan, komprehensif, ramah lansia dan perempuan, serta memperkuat dimensi-dimensi lain yang seharusnya juga diperhatikan,” ujar Luluk.

Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan haji bukan hanya peristiwa ibadah, tetapi juga menyangkut ekonomi, perdagangan, politik, diplomasi, dan budaya. “Kami berharap melalui pansus ini dapat mendorong peta jalan penyelenggaraan haji yang terpadu, komprehensif, progresif, dan revolusioner,” tambahnya.

Luluk meminta dukungan masyarakat dalam proses Pansus Angket Haji ini. “Kami mengharapkan doa agar dapat bekerja dengan baik mulai musim reses ini,” ujarnya. Pansus Angket Haji akan mengajukan permohonan kepada pimpinan DPR agar tetap dapat melakukan rapat di masa reses dan akan meminta keterangan dari berbagai stakeholder terkait.

Dengan harapan pelaksanaan ibadah haji di masa depan bisa lebih baik dan adil bagi semua jemaah Indonesia, Pansus Angket DPR juga terbuka menerima masukan dari seluruh lapisan masyarakat. (NAUFAL/RAFI)